Senator DIY Didominasi Partai, Kurang Afdal untuk Demokrasi

Harianjogja.com, JOGJA—Politisi partai politik mendominasi perebutan kursi DPD perwakilan DIY pada Pemilu 2019.

Tujuh dari 10 orang yang mendaftar punya banyak pengalaman sebagai kader partai politik. Mereka meliputi Hafidh Asrom, Muhammad Afnan Hadikusumo, Cholid Mahmud, Gandung Pardiman, Arif Noor Hartanto, Chang Wendryanto, dan Fidelis Indriarto Diponegoro.

Rabu (25/4) kemarin, Hafidh Asrom dan Muhammad Afnan Hadikusumo menyerahkan berkas pendaftaran ke KPU DIY. Hafidh diwakili narahubung, sedangkan Afnan datang sendiri. Keduanya adalah petahana. Sebelum menjadi anggota DPD 2009-2014 dan 2014-2019, Hafidh malang melintang di PKB, sedangkan Afnan aktif di PAN.

Empat petahana DPD dari DIY kembali turun gelanggang ikut Pemilu lewat jalur Senat pada tahun depan. Selain Hafidh dan Afnan, dua petahana lainnya adalah GKR Hemas dan Cholid Mahmud. Ratu Hemas sudah menyerahkan berkas pendaftaran kemarin, diwakili oleh narahubung. Adapun Cholid Mahmud sebelum menjadi anggota DPD aktif di PKS. Dia akan menyerahkan berkas pada hari terakhir, yakni Kamis (26/4) ini.

Sementara, politisi partai politik yang berupaya banting setir menjadi senator anyar sudah menyerahkan berkas pendaftaran ke KPU DIY. Mereka meliputi polirikus Partai Golkar, Gandung Pardiman; politikus PAN Arif Noor Hartanto alias Inung, dan politikus PDIP Perjuangan Chang Wendriyanto. Ketiganya pernah menjadi anggota DPRD DIY. Gandung juga menjadi anggota DPR periode 2009-2014.

Beberapa wajah lama, yakni mereka yang pada 2014 kalah dalam perebutan suara pada Pemilu DPD, juga kembali mendaftar, yakni Ismarindayani Priyanti dan Fidelis Indriarto Diponegoro. Keduanya juga lekat dengan partai politik, meski salah satunya tidak secara langsung. Ismarindayani atau dikenal luas dengan nama Ririen Suryo adalah istri Roy Suryo, politikus Partai Demokrat. Adapun Fidelis adalah politikus Partai Nasdem.

Pendaftar lain yang terhitung baru adalah Hilmy Muhammad, yang mendapat mandat dari PWNU DIY untuk ikut maju dalam Pemilu DPD. Dia akan bertarung dengan petahana Hafidh Asrom untuk mendulang suara nahdliyin.

Kurang Afdal

Pengamat politik dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) Lukas Ispandriarno menilai masuknya politisi partai politik dalam perebutan kursi anggota DPD kurang afdal untuk demokrasi. DPD berfungsi sebagai senator daerah dan sebaiknya tidak terkontaminasi kepentingan partai politik agar bisa saling melengkapi dalam sistem demokrasi.

Dia mencontohkan banyaknya kader partai politik yang saat ini berada di DPD yang tak terlalu menonjol dalam memperjuangkan kepentingan daerah.

“Seharusnya anggota DPD benar-benar menjadi perwakilan daerah, wakil independen [bukan dari partai politik],” ujar dia melalui ponsel kepada Harian Jogja.

Ketua KPU DIY Hamdan Kurniawan tidak mempermasalahkan kader partai politik yang mendaftar sebagai calon anggota DPD. “Siapa pun berhak mencalonkan sebagai anggota DPD sepanjang persyaratan terpenuhi,” kata dia.

Syarat pendaftaran adalah harus berusia di atas 21 tahun, berpendidikan paling rendah SMA atau sederajat serta tak pernah dipidana dengan tuntutan penjara lima tahun atau lebih.

Penyerahan berkas dukungan bakal calon anggota DPD akan berakhir Kamis ini. Terdapat 17 bakal calon yang sudah memasukkan data dukungan melalui Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP). Sejak penyerahan berkas dibuka pada Minggu (22/4) lalu hingga Rabu tercatat 13 calon anggota DPD yang mendaftar: Bambang Soepijanto, Gandung Pardiman, Ismarindayani Priyanti, Fidelis Indiarto, Yohanes Widi Pratomo, GKR Hemas, Hafidh Asrom, Muhammad Afnan Hadikusumo, Arif Noor Hartanto, Bahrul Ulum, Hilmy Muhammad, dan Hendri Hendradi. “Satu calon [Lingga JBP] secara lisan menyatakan mengundurkan diri, tetapi kami masih menunggu sampai akhir pendaftaran,” ujar Hamdan.

Di DIY, bakal calon anggota DPD paling tidak harus memiliki 2.000 dukungan yang tersebar minimal di tiga kabupaten atau kota. Ini merujuk pada Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019 yang berjumlah 2.715.687. Dukungan harus dibuktikan dengan tanda tangan yang dilengkapi fotokopi KTP pendukung.

Siap Bersaing

Para kontestan Pemilu DPD mengaku sudah menyiapkan dukungan untuk berlaga. Wakil dari NU, Hilmy Muhammad menyerahkan syarat dukungan 5.115 fotokopi e-KTP ke KPU DIY. Ketua Pemenangan Calon DPD RI Hilmy Muhammad, Fahmi Akbar Idris, mengatakan mandat dari Pengurus Wilayah NU (PWNU) DIY hanya diberikan kepada Gus Hilmy. Mandat diberikan setelah evaluasi terhadap tiga periode masa pemilihan DPD.

“Dukungan sudah terkonfirmasi se-DIY. Tidak hanya di kantong-kantong basis NU baik Kulonprogo, Sleman, Bantul dan Gunungkidul, bahkan di Kota Jogja pun dukungan banyak,” kata Wakil Ketua PWNU DIY ini.

Adapun Muhammadiyah mendorong petahana Afnan Hadikusumo untuk kembali berkiprah. Dari sekitar 30.000 dukungan dalam bentuk fotokopi e-KTP, 43% berasal dari kalangan perempuan.

Wakil Ketua Pemenangan Afnan Hadikusumo Calon Anggota DPD RI Saleh Tjan mengatakan Muhammadiyah mempertimbangkan banyak hal sebelum mengajukan gaco di DPD.

“Kami melakukan mekanisme penjaringan mulai ranting, cabang hingga wilayah. Mengusulkan nama, hasilnya dibawa ke tingkat daerah kemudian wilayah. Alhasil, muncul 14 nama dan yang terpilih dalam musyawarah nama Pak Afnan,” kata anggota Lembaga Hukum dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DIY ini.

Sementara itu, GKR Hemas berhalangan hadir saat penyerahan berkas pendaftaran. Berkas pendaftaran tersebut mencakup dukungan dengan lampiran 4.000 fotokopi e-KTP.

Tim Pemenangan GKR Hemas datang ke kantor KPU DIY sekitar pukul 14.15 WIB. Kedatangan tim dipimpin oleh narahubung Faraz. Terlihat pula mantan Kepala DPUP-ESDM DIY Rani Sjamsinarsi dalam rombongan tersebut.

Menurut Faraz, Hemas berhalangan hadir karena ada lawatan ke Finlandia bersama sejumlah pejabat. Lawatan tersebut bertujuan untuk mempromosikan potensi usaha yang ada di DIY.

“Jadi beliau tidak bisa hadir secara langsung,” ujar dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News