Haedar Nashir Sarankan Pimpinan KPK, Polri dan Kejaksaan Duduk Bersama

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah? Haedar Nashir menyebut perlu ada mediasi di antara pimpinan lembaga penegak hukum di Indonesia

Harianjogja.com, JOGJA--Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah? Haedar Nashir ikut angkat suara terkait pelaporan Ketua Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang ke polisi atas dugaan pembuatan surat palsu.

Ia menyebut perlu ada mediasi di antara pimpinan lembaga penegak hukum di Indonesia agar hal tersebut tidak terus terulang.

Kedua Pimpinan Lembaga Anti Rasuah tersebut dilaporkan oleh Sandi Kurniawan. Untuk diketahui, Sandi merupakan salah satu anggota tim kuasa hukum Ketua DPR RI Setya Novanto yang tergabung dalam Yunadi and Associates.

Polisi telah mengeluarkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) sejak Selasa (7/11/2017). Namun, kemunculan? kabar penerbitan SPDP ini bukan berasal dari kepolisian, tapi dari Ketua Tim Pengacara Setya Novanto Fredrich Yunadi.

Pelaporan ini ditakutkan akan menjadi episode baru dari perseteruan lama antara KPK dan Polri yang kerap disebut dengan Cicak Versus Buaya. Atas hal tersebut, Haedar beranggapan, ada mekanisme yang macet, mungkin komunikasi dan peran, sehingga terjadi miss komunikasi, saling klaim hingga upaya kriminalisasi.

Selain itu, ia menilai pelaporan tersebut merupakan konsekuensi dari upaya pemberantasan korupsi yang memang cukup berat di Indonesia.

"Karena memang KPK berhadapan dengan pihak-pihak yang punya akses dan kekuasaan. Sehingga KPK banyak berhadapan dengan aktor yang tidak selalu nyaman dengan pemberantasan korupsi," jelasnya saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Rabu (15/11/2017).

Sebagai solusi, ia menyarankan Pimpinan KPK, Polri dan Kejaksaan untuk duduk bersama. Dengan harapan semua yang selama ini tersumbat menjadi lancar. Jika tetap tidak ditemukan jalan keluar terbaik, katanya, maka civil society, perguruan tinggi dan media massa harus terus memberikan dukungan pada KPK.

Dalam kesempatan tersebut, Haedar juga menyebut, sebaiknya semua pihak mentaati arahan Presiden Joko Widodo agar pelaporan dua Pimpinan KPK jangan sampai membuat kegaduhan. "Tapi saya rasa sumber kegaduhan tersebut harus dicari dan kemudian diberantas," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.