Advertisement
UN 2015 : Pengamanan Polisi Hanya Sampai Pokja

Advertisement
UN 2015 untuk pengamanan polisi hanya sampai tingkat pokja.
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Pengamanan yang dilakukan polisi pada pelaksanaan ujian nasional (UN) tahun ini hanya sampai tingkat kelompok kerja (Pokja).
Advertisement
Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Gunungkidul Bahron Rosyid mengatakan, kebijakan tersebut merupakan prosedur operasi standar (POS) dari Kementrian Pendidikan. Ia mengungkapkan, tidak ada alasan tertulis mengenai kebijakan tersebut.
“Menurut saya, yang perlu pengamanan polisi itu aspek keamanan soal,” ungkap dia kepada Harianjogja.com, Minggu (29/3/2015).
Ia melanjutkan pengamanan polisi hanya sampai Pokja karena merupakan tempat menyimpan soal sebelum
didistribusikan ke sekolah-sekolah. Sementara, kegiatan di sekolah merupakan tahapan pelaksanaan ujian yang cukup diawasi oleh guru-guru secara silang antar sekolah.
“Namun, misalnya di sekolah ada pengamanan polisi, itu karena sekolah tersebut merupakan Pokja,” ujar dia.
Bahron menjelaskan pengamanan pihak polisi terhadap soal ujian dilakukan mulai dari tingkat provinsi/daerah.
Pengamanan juga dilakukan di Posko kemudian sampai di Pokja. Ia menambahkan, kebijakan tersebut sudah
mulai dilakukan sejak 2014.
“Sampai 2013 masih ada pengamanan sampai tingkat sekolah-sekolah,” ungkap dia.
Ia melanjutkan peserta UN di Gunungkidul mengalami peningkatan. Tahun ini, peserta UN mencapai 17.772 siswa. Ia mengatakan, peserta UN SMP dan MTs ada 10.300 siswa sedangkan peserta UN SMA dan SMK ada 7.472 siswa. Menurutnya, untuk SMA dan SMK, kecenderungan peserta ujian tiap tahunnya meningkat.
“Hal itu disebabkan, siswa yang melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan menengah [SMA dan SMK] cenderung meningkat,” ujar dia.
Bahron mengungkapkan dari lulusan SMP dan MTs 2014, sekitar 82% yang melanjutkan ke pendidikan
menengah.
Kepala Bidang Pendidikan Menengah Disdikpora Gunungkidul Sukito menambahkan, meskipun pengawas ujian secara silang namun khusus untuk sekolah yang melaksanakan UN reguler. Sementara, untuk sekolah yang melaksanakan UN dengan sistem CBT, pengawas diambil dari sekolah yang bersangkutan.
“Kalau ikut disilang, nanti ditakutkan pengawas dari sekolah lain yang tida CBT akan kebingungan,” kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement

10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
- Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
- Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Advertisement
Advertisement