Advertisement
SMP Negeri di Bantul Diduga Masih Tarik Iuran Bulanan
Siswa SMPN 4 Klaten tampak serius mengerjakan mata uji Bahasa Indonesia dalam Ujian Nasional (UN) 2014 yang digelar di sekolah setempat, Senin (5/5/2014). (JIBI/Solopos - Shoqib Angriawan)
Advertisement
Harianjogja.com, BANTUL- SMP Negeri 1 Bantul ditengarai masih melakukan pungutan biaya pendidikan bulanan kendati sudah dicover oleh Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Ihwal pungutan sumbangan pendidikan tersebut diungkapkan Humas Forum Pemantau Independen (Forpi) Bantul Wagino Utomo.
Advertisement
"Forpi menerima laporan dari wali murid disertai bukti dokumen pelaksanaan anggaran di SMPN 1 Bantul," terang Wagino akhir pekan lalu.
Besarnya sumbangan pendidikan per siswa tersebut sebesar Rp250.000 per bulan. Alasan iuran itu kata dia, agar prestasi dan pembangunan sekolah lebih bagus. Sebab SMPN 1 Bantul memiliki fasilitas seperti pendingin ruangan yang banyak tidak dimiliki sekolah lain.
Adanya sumbangan pendidikan tersebut tercantum dalam anggaran SMPN 1 Bantul. Dalam dokumen tersebut tercantum pemasukan sekolah senilai Rp1,3 miliar dengan keterangan berasal dari Dewan Sekolah.
Lainnya pemasukan dari BOS nasional sebesar Rp322,5 juta, BOS DIY Rp47,2 juta serta Bantuan Operasional Pendidikan (BPOP) sebesar Rp49,8 juta. "Dana sumbangan itu kemungkinan masuk pos dewan sekolah karena berasal dari siswa," paparnya.
Iuran pendidikan tersebut menurt Wagino menyalahi ketentuan sebab seluruh SMP Negeri kini telah dicover oleh BOS sehingga pendidikan harusnya gratis. Kendati SMPN 1 sebelumnya adalah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), namun tidak dapat dijadikan alasan untuk menarik sumbangan pendidikan.
"RSBI itukan sudah dihapus, bandingkan saja misalnya dengan SMPN 8 di Kota yang sebelumnya juga RSBI, mana ada lagi pungutan seperti itu," lanjutnya.
Sumbangan pendidikan tersebut dikeluhkan sejumlah wali murid sehingga mengadukan persoalan ini ke Forpi Bantul yang dibentuk oleh Bupati guna mengawasi kebijakan di masyarakat yang tidak sesuai perundang-undangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Advertisement
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
Berita Pilihan
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Top Ten News Harianjogja.com, Jumat 11 Juli 2025: Dari Polda Jateng Grebek Pabrik Pupuk Palsu sampai Penemuan Mayat Pegawai Kemendagri
Advertisement
Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
