Pajak Kendaraan Jateng Nunggak Rp2,4 Triliun, Ini Datanya
Kepatuhan PKB di Jateng baru 54%. Dari 17 juta kendaraan, tunggakan pajak mencapai Rp2,4 triliun dan opsen Rp900 miliar.
Harianjogja.com, JOGJA-Walikota Jogja, Haryadi Suyuti mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur dengan
tawaran oknum yang meyakinkan bisa meloloskan calon anak didik masuk ke sekolah impian.
Walikota menjelaskan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem Real Time Online (RTO) menutup peluang terjadinya budaya titip-menitip dalam momen pendaftaran siswa baru.
"Semuanya sudah dikelola oleh sistem. RTO bersiftat transparansi dan objektif. Tidak ada yang bisa mengintervensi sistem itu, bahkan pejabat sekali pun. Jadi tidak mungkin ada praktik di bawah meja dengan tujuan menitipkan calon siswa ke sekolah impian," papar Haryadi saat memantau pelaksanaan verifikasi berkas PPDB Online di Kantor Dinas Pendidikan Kota Jogja, Selasa (2/7/2014).
Kepala Dinas Pendidikan Kota Jogja, Edy Hery Suasana menambahkan masyarakat bisa melapor ke dinas apabila ada yang menawari bisa meloloskan anaknya menuju sekolah impian. Senada dengan pemaparan Walikota, Edy menyatakan sistem RTO tidak ada yang bisa mengintervensi.
"Ini pengalaman saya pribadi. Saya sebagai kepala dinas juga enggak bisa mengintervensi sistem RTO. Nyatanya, anak saya tahun lalu masuk di SMA Negeri 4, tidak SMA Negeri 1 atau lainnya," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Kepatuhan PKB di Jateng baru 54%. Dari 17 juta kendaraan, tunggakan pajak mencapai Rp2,4 triliun dan opsen Rp900 miliar.
Indonesia menang 2-0 atas Singapura di FIFA ASEAN Cup 2026 lewat gol Ragnar Oratmangoen dan Ole Romeny.
Polri menangkap buron judi online FP di Thailand dan memulangkannya ke Indonesia. Kasus ini terkait tiga situs dengan transaksi Rp1 triliun.
Changan Nevo Q05 hadir dengan teknologi pintar, fitur keselamatan, motor listrik 120 kW, serta harga mulai Rp339 juta.
Pemkab Kulonprogo dan Bank BPD DIY digitalisasi retribusi wisata, pasar, dan parkir untuk memperkuat PAD dan transparansi transaksi.
Kantor imigrasi baru direncanakan hadir di Gunungkidul pada 2027. Pemkab menyiapkan lahan 2.000 meter persegi beserta gedung.