Advertisement
Izin Berobat ke Luar Penjara Bakal Diperketat
![Izin Berobat ke Luar Penjara Bakal Diperketat](https://img.harianjogja.com/posts/2013/04/27/400842/http://images.solopos.com/2013/04/penjara-ilustrasi-reuters1.jpg)
Advertisement
[caption id="attachment_400843" align="alignleft" width="370"]http://www.harianjogja.com/baca/2013/04/27/izi-berobat-ke-luar-penjara-bakal-diperketat-400842/penjara-ilustrasi-reuters-2" rel="attachment wp-att-400843">http://images.harianjogja.com/2013/04/penjara-ilustrasi-reuters1-370x246.jpg" alt="" width="370" height="246" /> Ilustrasi Penjara/Reuters[/caption]
JAKARTA-Terpidana kasus korupsi Wisma Atlet, M Nazaruddin keluar dari Rutan Cipinang untuk berobat pada 11 April 2013 lalu. Hal itu mendapat kritik publik meski Nazaruddin sudah kembali ke Rutan.
Advertisement
Kemenkum HAM akan melakukan seleksi ketat terhadap terpidana yang dapat diizinkan berobat ke luar rutan.
"Kami akan meminimalisasi tahanan untuk mendapat perawatan kesehatan, tapi tentu yang benar sakit akan mendapatkan yang terbaik, tentu dilakukan dengan tertib dan benar," ujar Menkum HAM Amir Syamsuddin di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Sabtu (27/4).
Amir mengatakan bagi terpidana yang memang memerlukan perawatan medis segera, akan diberi prioritas rujukan ke rumah sakit pemerintah. Dia mengaku secara menyeluruh cukup banyak laporan dari masyarakat berkaitan dengan dugaan telah beredarnya orang yang berstatus narapidana dan bisa meminta izin berobat.
"Sedang ditelusuri apakah mereka layak untuk itu. Tapi, jika ditemukan hal-hal menyimpang Kemenkumham akan bertindak," cetusnya.
Nazaruddin tidak menempati ruang tahanannya pada 11 April 2013 lalu. Suami Neneng Sri Wahyuni menderita sakit batu empedu dan dirawat di RS Abdi Waluyo. Baru tanggal 20 April 2013, Nazaruddin kembali ke Rutan Cipinang.
Gara-gara perizinan itu, Kepala Rumah Tahanan (Karutan) Cipinang Jakarta, Syaiful Sahri, diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Menkum HAM.
"Saat ini, pemberhentian sementara Kalapas Cipinang, sementara dilakukan evaluasi. Sanksi tergantung dari hasil pemeriksaan," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- PBNU dan PKB Masih Saja "Perang Dingin", Ini yang Jadi Biangnya
- PSI Resmi Umumkan Nama Calon Kepala Daerah yang Diusung, Ini Daftarnya
- PBNU Siapkan Panitia Khusus untuk Mengembalikan PKB ke NU, Ini Alasannya
- BPK Temukan Masalah di Sistem Keuangan Haji Terpadu
- Air Bersih di IKN Bisa Langsung Diminum Dialirkan dari IPA Sepaku
Advertisement
![alt](https://img.harianjogja.com/posts/2024/07/27/1182739/korupsi-ilustrasi-freepik.jpg)
Diduga Terlibat Korupsi, Politisi Partai NasDem Ditangkap Tim Kejagung
Advertisement
![alt](https://img.harianjogja.com/posts/2024/07/24/1182437/taman-ablekambang.jpg)
Taman Balekambang Solo Resmi Dibuka Kamis 25 Juli 2024, Segini Tarif Masuk dan Jam Operasionalnya
Advertisement
Berita Populer
- Bolone Mase "Gibran" Dukung Dico di Pilwalkot Semarang
- PBB: Korban Jiwa Dampak Panas Ekstrem Diperkirakan Mencapai 500 Ribu Orang Pertahun
- Museum Song Terus Menambah Keberagaman Wisata di Pacitan
- Kejagung Limpahkan Tersangka Direktur SMIP ke Kejari Pekanbaru dalam Kasus Importasi Gula
- MUI Kaji Kemungkinan Dapat Ikut Mengelola Tambang
- Pemkab Kulonprogo Komitmen Dukung Pembentukan Kawasan Geopark Jogja
- Tito Karnavian Optimistis Indonesia Jadi Negara dengan Ekonomia Dominan di Dunia
Advertisement
Advertisement