Dua Tahun Prabowo-Gibran, Jalan Mendunia Terbuka Lewat Sekolah Garuda
Sekolah Garuda memperluas akses pendidikan berkualitas bagi siswa daerah dengan kurikulum global, beasiswa, dan target 100 sekolah pada 2029.
Prabowo Subianto-Joko Widodo. Olah foto (nuc)./JIBI-doc
Harianjogja.com, JAKARTA--Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga jika tidak bisa menunjukkan data penghitungan suara sebaiknya mengurungkan wacana pembentukan tim pencari fakta pemilu presiden (TPF Pilpres) 2019. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma\'ruf Amin, Abdul Kadir Karding.
"BPN lebih baik mengurungkan wacana pembentukan TPF Pilpres 2019, kalau tidak bisa menunjukkan data-data penghitungan suara," kata Abdul Kadir Karding melalui pernyataan tertulisnya di Jakarta, Jumat (17/5/2019).
Menurut Abdul Kadir Karding TKN capres-cawapres 01 sudah transparan dengan membuka ke publik sistem penghitungan suara yang dimiliki, tapi BPN selalu berdalih, menghindar, dan mencari-cari alasan ketika diminta untuk membuka data penghitungan suaranya.
"BPN tidak bisa membuktikan data dan fakta soal tudingan kecurangan pemilu presiden, tapi terus teriak melakukan pembentukan opini publik melalui media," katanya.
Rapat pleno KPU pemilu 2019 pada 20-22 Mei mendatang, menurut dia, seharusnya bisa digunakan untuk mengadu data rekapitulasi suara pemilu presiden 2019. "BPN seharusnya datang dengan membawa data-data form C1 ke KPU dan melakukan verifikasi dengan data dari TKN 01 dan data dari KPU," katanya.
Anggota Komisi III DPR RI ini menegaskan, terkait tudingan adanya kecurangan pilpres 2019 sekaligus dibuktikan melalui verifikasi data pada rapat pleno di KPU. "Kami dari TKN 01 sudah pasti datang dan siap mengadu data dengan BPN 02," katanya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menegaskan, Kalau BPN 02 tidak berani datang, maka wacana pembentukan TPF itu otomatis gugur. "Karena itu, usulan pembentukan TPF itu adalah wacana yang mengada-ada," katanya.
Karding menjelaskan, meskipun ada beberapa kekurangan teknis, tapi KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu, telah bekerja profesional dan independen, sesuai tahapan dan sesuai aturan perundang-undangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Sekolah Garuda memperluas akses pendidikan berkualitas bagi siswa daerah dengan kurikulum global, beasiswa, dan target 100 sekolah pada 2029.
Enam pebalap binaan Astra Honda siap berlaga di IM4AC 2026 seri Mandalika pada 9–11 Oktober. Mereka membidik podium di hadapan publik Indonesia.
Produksi kendaraan China mencapai 34,53 juta unit pada 2025, sekitar 30 kali Indonesia. Simak posisi Indonesia dan ekspor EV China.
Cara menggabungkan file PDF jadi satu dengan iLovePDF, Canva, atau aplikasi di HP. Simak langkah lengkap dan tips keamanannya.
Cek informasi BSU 2026 senilai Rp900.000 lewat JMO dan situs resmi. Ketahui cara mengecek status serta syarat yang masih menunggu aturan final.
Aleksander Ceferin kembali mencalonkan diri sebagai Presiden UEFA setelah mendapat dukungan 55 asosiasi anggota. Pemilihan digelar April 2027.