WNI Jadi Tahanan Perang di Ukraina, Keluarga di Jember Minta Bantuan Pemerintah
Keluarga Ayok Sukamto di Jember berharap pemerintah membantu pemulangan WNI yang menjadi tahanan perang Ukraina.
Ilustrasi buruh atau pekerja./JIBI
Harianjogja.com, JAKARTA--Komisioner Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Magdalena Sitorus mengatakan hak-hak perempuan pekerja bukan berarti minta diistimewakan melainkan merupakan hak yang melekat pada perempuan.
"Perempuan pekerja memiliki hak cuti haid dan cuti hamil bukanlah hal yang luar biasa atau mereka minta diistimewakan, melainkan memang itu hak mereka yang diatur undang-undang," kata Magdalena saat dihubungi di Jakarta, Rabu (5/1/2019).
Magdalena mengatakan secara fisik, fungsi dan kodrat perempuan memang berbeda dengan laki-laki. Karena itu, ada perbedaan hak antara perempuan pekerja dan laki-laki pekerja.
Karena itu, pengusaha yang menerima perempuan bekerja di perusahaannya harus paham dengan hak-hak perempuan pekerja dan memenuhinya dengan baik.
"Perusahaan harus melihat dan memiliki keinginan untuk memperbaiki pemenuhan hak-hak perempuan pekerja. Jangan ada ketidakpastian kesehatan dan keselamatan kerja perempuan pekerja," tuturnya.
Magdalena mencontohkan ada perempuan pekerja yang sedang hamil, tetapi tetap dituntut bekerja seperti perempuan pekerja lain yang tidak hamil, misalnya tetap bekerja pada jam kerja malam.
"Itu menunjukkan belum ada perspektif gender dalam memandang perempuan pekerja," ujarnya.
Karena itu, Magdalena menilai negara harus hadir untuk memperbaiki sistem sehingga perusahaan-perusahaan bisa lebih responsif gender terhadap perempuan pekerja.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Keluarga Ayok Sukamto di Jember berharap pemerintah membantu pemulangan WNI yang menjadi tahanan perang Ukraina.
DPR menyetujui pengesahan RUU Perampasan Aset setelah 18 tahun bergulir, dengan pembahasan mencakup 397 daftar inventarisasi masalah.
Komisi VII DPR meminta kajian ilmiah menyeluruh terkait wacana pemindahan badak jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo demi keselamatan satwa.
Ekonom UMY Nano Prawoto menilai potensi budaya, pendidikan, pariwisata, dan kreativitas bisa menjadi kekuatan industri bernilai tambah tinggi di DIY.
Ombudsman RI mengawasi Program KDKMP melalui 10 indikator, mulai dari model bisnis, pendampingan SDM, hingga perizinan gerai koperasi.
Bapperida DIY mendorong pengembangan industri berbasis budaya, teknologi, kreativitas, dan potensi lokal agar memiliki nilai tambah serta daya saing.