Gara-gara Ini, Kades dan Perdes di Sragen Tak Terima Gaji Selama 4 Bulan

Harianjogja.com, SRAGEN--Lantaran belum mencairkan alokasi dana desa (ADD) untuk triwulan I sebesar 25% dari total alokasi setahun, kepala desa (kades) dan perangkat desa (perdes) dari 30 desa di Sragen belum menerima gaji selama empat bulan terakhir. 

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Sragen, Joko Suratno, saat berbincang dengan Solopos.com di Lapangan Slogo, Tanon, Sragen, Senin (29/4/2019), menjelaskan 30 desa yang belum mencairkan ADD itu merupakan data yang belum diajukan ke Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) karena persyaratannya belum lengkap.

Dia membenarkan salah satu komponen penggunaan ADD itu untuk gaji kepala desa dan perangkat desa. “ADD itu cairnya setiap triwulan. Artinya gaji kades dan perangkat desa memang dirapel setiap tiga bulan sekali. Nah untuk triwulan I, Januari, Februari, dan Maret mestinya diproses April ini. Sebagian besar desa sudah memproses pencairan ke BPPKAD. Setelah dana ditransfer ke desa nanti ada pemberitahuan ke desa lewat kecamatan,” ujarnya.

Dia mengatakan desa yang persyaratannya kurang berkasnya dikembalikan. Joko menyebut persyaratan pencairan ADD di antaranya salinan APB Desa 2019 dan rencana kegiatan desa (RKD) yang tentunya tak hanya gaji tetapi juga untuk operasional kelembagaan dan kegiatan fisik.

“Berapa desa yang sudah benar-benar menerima ADD untuk triwulan I masih kami cek dulu,” ujarnya.

Di sisi lain untuk pencairan dana desa (DD), menurut Joko, hampir semua desa sudah mencairkan kecuali Desa Doyong. Pencairan 20% DD Doyong, Miri, Sragen, belum diproses karena kepala desa diampu penanggung jawab desa.

Dia mengatakan pencairan DD berbeda dengan pencairan ADD. Dia menjelaskan pencairan ADD dilakukan setiap triwulan sekali atau 25% dari total ADD sedangkan DD dicairkan dalam tiga tahap selama setahun, yakni 20% untuk tahap I, 40% untuk tahap II dan 40% untuk tahap III.

“Serapan DD pada 2018 mencapai 99% dari rencana semula. Tidak tercapainya serapan DD 100% itu disebabkan pengadaan barang dan jasa yang mengikuti fluktuasi harga pasar. Misalnya direncanakan untuk belanja barang Rp100 juta tetapi pada saat pembelian harganya Rp90 juta maka yang Rp10 juta masuk silpa [sisa lebih penghitungan anggaran],” ujarnya.

Joko melihat progres pelaksanaan DD di tingkat desa mulai bergeser dari prioritas infrastruktur ke pemberdayaan masyarakat. Dia menyebut perbandingan program pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan sudah 50:50.

“Pemberdayaan yang dimaksud mengarah pada penguatan BUM Desa [Badan Usaha Milik Desa], yakni dengan pengembangan minimarket dan pengembangan potensi desa sebagai destinasi wisata baru,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : solopos.com