Lembaga Survei Tantang Kubu Prabowo Buka-Bukaan Data dan Sumber Dana

Harianjogja.com, JAKARTA- Kubu Prabowo ditantang membuka sumber data real count pemilu serta smber dana oleh sejumlah lembaga survei. 

Lembaga survei yang tergabung dalam Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia menantang Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk membuka sumber data dan dana internal.

Pasalnya, BPN telah mendeklarasikan bahwa berdasarkan penghitungan real count paslon nomor urut 02 unggul 62%. Angka tersebut berbeda dengan hasil hitung cepat (quick count) lembaga survei.

"Boleh saja [lembaga survei paparkan data], kalau BPN membuka data dan dana dari apa yang mereka lakukan. Menurut saya, lebih besar persoalan di partai politik soal dana," ungkap Ketua Umum Persepi Philips Vermonte saat konferensi pers di Hotel Morissey, Jakarta Pusat, Sabtu (20/4/2019).

Pernyataan serupa juga disampaikan Peneliti Charta Politika Yuniarto Wijaya. Dia mengatakan lembaga survei yang menggelar quick count Pilpres 2019 sangat transparan.

Yuniarto menuturkan pihaknya telah menyiarkan informasi secara langsung (live) di media massa pada 17 April mulai pukul 15.00. Menurutnya, pihaknya siap untuk membuka data apabila diminta audit oleh Dewan Etik.

"Alur data, relawan, proses grafik sampai di angka berapa, hingga sumber dana bisa diminta audit. Masalahnya [BPN] diundang gak mau datang. Data aja gak dibuka, apalagi yang lain-lain?" ujar Yuniarto.

Senada dengab Yunarto dan Philip, Peneliti Indo Barometer Asep Saepudin mengungkapkan pihaknya siap mempertanggungjawabkan hasil quick count kepada masyarakat.

"Kami siap transparan dan diaudit. Quick count ini kegiatan yang panjang. Hari-H tinggal puncaknya saja. Kami siapkan semuanya berbulan-bulan. Ketika ada yang bilang seolah-olah kita bohong dan hoax, rasanya tidak ada harganya sama sekali," ungkap Asep.

Asep mengatakan quick count dirancang sedemikian rupa agar bisa dibandingkan dengan real count Komisi Pemilihan Umum. Deviasi kesalahan atau margin of error itu wajar, ujar Asep.

Quick count bukan hasil final Pemilu, karena itu Asep mengatakan tak berani untuk mendeklarasikan siapa pemenang Pemilu sebelum penghitungan suara manual KPU selesai dilaksanakan.

"Jika ada pihak-pihak tertentu yang tak percaya hasil quick count itu hak mereka. Yang pasti, kami punya metodologi dan standar terafiliasi asosiasi. Saya punya back ground statistik, hasilnya benar-benar akurat," kata Asep.

Sebelumnya, Anggota BPN Andre Rosiade meragukan biaya miliaran rupiah yang dikeluarkan para lembaga survei bersifat independen. Menurutnya, rakyat berhak tahu akan transparansi tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com