PDIP Siap Adu Data C1 Pemilu dengan Kubu Prabowo

Harianjogja.com, JAKARTA — PDI Perjuangan menuding klaim BPN Prabowo-Sandiaga tentang perolehan suara Pilpres 2019 tak didukung bukti nyata.

PDI Perjuangan juga mengumpulkan data hasil form C1 perhitungan suara Pilpres dan Pileg lewat Badan Saksi Pemilu Nasional PDIP.

"Sistem IT kami berdasarkan data C1 yang akurat. Sebagai sumber primer. Karena itulah kami siap diaudit dan bisa dipertanggungjawabkan bahkan dengan konsekuensi pidana sekali pun," ujar Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di kantor PDIP, Jumat (19/4/2019).

"Karena apapun, ini menyangkut suara rakyat, siapapun yang menyampaikan ke publik tidak boleh main klaim, semua harus didukung dengan data," tambahnya.

Hasto bersama Ketua Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) PDIP Arif Wibowo mengungkap PDIP telah mempersiapkan infrastruktur website beserta Kamar Hitung dengan 50 sampai 400 komputer di tingkat kabupaten/kota.

Dalam berbagai kesempatan, calon presiden 02 Prabowo Subianto selalu mengklaim meraih suara 62%.

Arif menjelaskan formulir C1 yang mereka kumpulkan, semuanya dipastikan terlebih dahulu sebagai salinan asli, bukan foto ataupun bentuk lain seperti pesan singkat.

"Memang membutuhkan kejujuran dan transparansi. Mengeceknya juga gampang saja. Nanti teman-teman pers dan para ahli IT bisa menguji apakah basis C1 yang autentik yang barangnya ada, dokumen salinan yang diterima saksi benar atau tidak," jelas Arif.

Hingga berita ini ditulis, BSPN PDI Perjuangan telah menerima data dari 58.433 TPS dengan persentase suara Jokowi-Ma\'ruf di kisaran 63%, sedangkan Prabowo-Sandiaga 37%. Ini lebih cepat dari data hitung KPU yang baru mengambil data dari 15.604 TPS.

Selain Pilpres, BSPN PDI Perjuangan pun mengumpulkan perhitungan suara hasil formulir C1 untuk Pileg. Bahkan membuat sistem perhitungan kursi DPR setiap dapil lengkap dengan nama Caleg pemenangnya.

"Kami bisa menunjukkan daerah-daerah yang belum menginput datanya, tentu tidak akan ter-cover dan tidak bisa ditampilkan, tetapi daerah yang sudah menginput data berbasis C1 maka itu akan muncul," tambah Arif.

"Teman-teman bisa melihat di DKI misalnya, puluhan pasukan kita dari Badan Saksi sedang meninput dengan barangnya ada salinan C1 yang didapatkan usai pemungutan dan perhitungan suara di seluruh TPS-TPS," ujar Arif.

Sebab itulah, Arif menegaskan bahwa data dan sistem yang PDIP buat, bukan untuk rekayasa dan membohongi rakyat. Tetapi sebagai transparansi untuk mengawal suara, serta dokumentasi untuk menghadapi gugatan.

"Jadi sebenarnya soal ini tidak mungkin kami rekayasa dan tidak ada manfaatnya sama sekali. Malah ditertawakan masyarakat nanti kalau kita rekayasa hasil pungut hitung," ujarnya.

"Kalau begitu rekapitulasi suara nasional [resmi dariKPU] selesai, ternyata hasilnya tidak sesuai apa yang menjadi daulat rakyat yang diberikan lewat TPS, justru publik akan menertawakan dsn merendahkan harkat martabat kita sebagai bangsa yang terhormat." 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia