MPR Gelar Rapat Gabungan, Bahas Pengganti Gibran Rakabuming Raka
MPR menggelar rapat gabungan untuk membahas mekanisme pengisian jabatan wakil presiden yang kosong setelah pengunduran diri Gibran.
Presiden Joko Widodo di Banten. /Okezone
Harianjogja.com, GOWA--Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo yang juga petahana dalam Pilpres 2019 mengajak masyarakat untuk mengenakan pakaian putih saat pergi ke tempat pemungutan suara (TPS) 17 April 2019 mendatang. Menurutnya, putih adalah netral.
"Pakai baju putih kan tidak apa-apa, dulu pakai baju kotak-kotak juga tidak apa-apa, putih baju yang sangat netral, semua orang memiliki," kata Joko Widodo seusai menyampaikan orasi dalam kampanye terbuka di lapangan Kalegowa, Gowa, Sulawesi Selatan pada Minggu (31/3/2019).
Kampanye terbuka itu antara lain dihadiri oleh Iriana Joko Widodo, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, mantan gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo dan ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Erick Thohir.
Saat itu Jokowi berpesan agar datang ke TPS dengan mengenakan baju putih.
"Terakhir saya titip. Tanggal 17 April tinggal 17 hari. Marilah kita ajak saudara dan tetangga kita datang berbondong-bondong ke TPS dan perlu saya ingatkan agar datang ke TPS memakai baju putih karena yang akan dicoblos bajunya putih. Putih adalah kita kita adalah putih," kata Jokowi.
Sebelumnya, calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno mengkritik Jokowi yang mengajak pendukung menggunakan kostum putih. Sandiaga menilai ajakan itu mengkotak-kotakkan masyarakat.
Padahal Sandiaga mengaku khawatir imbauan Jokowi ini justru membelah masyarakat Indonesia. Sandi mengatakan seharusnya pilpres dijadikan ajang mempersatukan.
Advokat Cinta Tanah Air atau ACTA bahkan melaporkan Jokowi ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada Sabtu (29/3/2019) karena dugaan menyampaikan pernyataan provokatif saat kampanye.
Pernyataan yang dilaporkan ACTA salah satunya terkait dengan ajakan memakai baju putih ke TPS pada hari pencoblosan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : antara
MPR menggelar rapat gabungan untuk membahas mekanisme pengisian jabatan wakil presiden yang kosong setelah pengunduran diri Gibran.
KKP menyiapkan modernisasi 4.582 kapal perikanan dengan pembiayaan sekitar Rp54,82 triliun dan melibatkan industri galangan kapal dalam negeri.
Bapanas menyiapkan sanksi bagi produsen dan distributor besar yang memainkan harga pangan, mulai denda Rp1,5 miliar hingga penjara 7 tahun.
Calon Wapres pengganti Gibran harus memenuhi 22 syarat. MPR mengungkap persiapan pemilihan yang dijadwalkan 9 Desember 2026.
Pendaftar bantuan becak listrik di Bantul tembus 500 orang. Pengajuan baru diperkirakan baru direalisasikan pada 2027.
Sidang pelantikan Wapres pengganti Gibran mundur ke 9 Desember 2026. MPR mengungkap alasan usulan penundaan dari Prabowo.