Penyewa Pusat Belanja Minta Bantuan Pemerintah
Penyewa pusat belanja juga meminta agar pemerintah membantu pinjaman lunak atau softloan secara khusus melalui bank-bank BUMN.
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (tengah) memberikan keterangan pers terkait OTT kasus dugaan suap terkait seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi di Kementerian Agama (Kemenag), di Jakarta, Sabtu (16/3/2019)./ANTARA-Nalendra
Harianjogja.com, JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi tidak menyita semua uang dari laci meja kerja Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat penggeledahan pada Selasa (19/3/2019) lalu.
Penggeledahan dilakukan terkait dengan kasus dugaan suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama 2018--2019, yang menyeret dua pejabat Kemenag sebagai tersangka dan satu anggota DPR sekaligus mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengaku saat melakukan penggeledahan, tim penyidik menemukan uang lain, di luar nilai Rp180 juta dan U$30.000 yang disita KPK.
"Kami sebenarnya juga menemukan uang-uang yang lain di ruangan Menteri Agama pada saat itu," ujar Febri, Kamis (21/3/2019).
Namun, berdasarkan informasi dan data yang didapatkan, diduga uang tersebut tidak terkait pokok perkara. Uang itu disebut merupakan honor sang menteri. Akan tetapi, KPK tetap akan mengklarifikasinya saat dilakukan pemeriksaan terhadap Menang Lukman.
Dia juga tidak menerangkan berapa jumlah uang yang tak disita tersebut mengingat diduga bukan menjadi bagian dari pokok perkara.
"Kami lihat di sana itu adalah honorarium tentu kami tinggalkan dan tidak dibawa. Yang dibawa adalah yang diduga terkait pokok perkara."
Di sisi lain, Febri menanggapi adanya pernyataan terkait uang yang disita dari Menag Lukman yang disebut sebagai bagian dari honor menteri. Menurut Febri, hal itu sah-sah saja sepanjang uang itu sesuai standar bagi penyelenggara negara.
Febri menjelaskan apabila seorang pejabat publik menerima honor lebih dari standarnya, maka sisa uang yang didapatkan menjadi milik negara.
"Itu artinya kalau ada honor yang sangat besar, sepantasnya dilaporkan sejak awal ke direktorat gratifikasi," katanya.
Dalam perkara jual beli jabatan di Kemenag, KPK menetapkan tiga orang tersangka. Mereka adalah mantan Ketum PPP Romahurmuziy, Kepala Kanwil Kemenag Jatim Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhamad Muafaq Wirahadi.
Romahurmuziy alias Rommy diduga telah menerima uang suap senilai Rp300 juta dari tersangka Haris Hasanuddin dan Muhamad Muafaq Wirahadi. Rinciannya, Rp250 juta dari Haris dan Rp50 juta dari Muafaq.
Suap itu diduga diberikan demi memuluskan proses pengisian jabatan di Kemenag Jatim. Namun, KPK menduga tersangka Rommy terlibat juga dalam proses pengisian jabatan untuk wilayah lain. KPK menduga Rommy tak sendirian dalam menerima aliran suap itu
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Penyewa pusat belanja juga meminta agar pemerintah membantu pinjaman lunak atau softloan secara khusus melalui bank-bank BUMN.
Timnas Futsal Indonesia tampil di Copa Del Mundo 2026 Brasil dan akan menghadapi Brasil, Jepang, Prancis, hingga Kazakhstan.
Ramadhan Sananta resmi dilepas DPMM FC. Rumor kepindahan striker Timnas Indonesia ke Persebaya Surabaya mulai menguat.
DP3AP2KB Sleman mendampingi ibu bayi dalam kasus penitipan anak di Pakem dan menyiapkan pembinaan bagi bidan.
Google menghadirkan fitur keamanan baru di Android 17, termasuk pemutus telepon penipu otomatis dan perlindungan OTP.
Bansos PKH tahap 2 tahun 2026 mulai cair. Cek status penerima PKH lewat situs resmi Kemensos dan aplikasi Cek Bansos.