KPK Dalami Proyek di Satpol PP Damkar dan 16 Dinas di Kabupaten Klaten
KPK memeriksa 18 saksi untuk mendalami proyek di Satpol PP Damkar dan 16 dinas Pemkab Klaten dalam kasus dugaan korupsi Bupati Klaten.
Ilustrasi kekerasan/JIBI
Harianjogja.com, BEKASI—Seorang penjual lele di Bekasi dianiaya pembeli karena memasak terlalu lama.
Minggu (10/3/2019) dini hari lalu seharusnya Achmad Zunaidi bisa menjual dagangannya dan pulang dengan tenang. Namun, yang terjadi benar-benar di luar dugaannya. Pria 49 tahun itu malah dihajar pembelinya. Penyebabnya, dia memasak terlalu lama.
Awalnya dua orang berboncengan sepeda motor mendatangi warung Zunaidi. “Niatnya mau membeli pecel lele,” kata Kasubag Humas Polres Metro Bekasi Kota Kompol Erna Ruswing Andari mengatakan di Mapolres Metro Bekasi Kota, Selasa, (19/3/2019).
Keduanya kemudian memesan makanan kepada Zunaidi. Mereka harus menunggu sembari Zunaidi memasak. Namun, dua orang itu tak sabar, menganggap Zinaidi memasak terlalu lama.
“Keduanya kesal dan langsung memukul korban.”
Si penjual pecel lele langsung berteriak. Adiknya, Salahudin, yang berjualan di dekat kedai milik Zunaidi langsung datang untuk melerai.
“Tetapi kedua pelaku malah makin marah,” ujar Erna.
Salah satu dari mereka mengambil balok dan memukul wajah Zunaidi. Dua orang ini langsung kabur naik sepeda motor. Adapun Zunaidi langsung dilarikan ke Rumah Sakit Kramat Jati.
“Kedua pelaku masih buron,” ucap Erna.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
KPK memeriksa 18 saksi untuk mendalami proyek di Satpol PP Damkar dan 16 dinas Pemkab Klaten dalam kasus dugaan korupsi Bupati Klaten.
Presiden Prabowo dijadwalkan menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR pada 25 November 2026.
Mentan Andi Amran Sulaiman mengunjungi peternakan WMU di Gunungkidul untuk meninjau rantai pasok ayam dan telur serta anomali harga.
Sebanyak 35 dari 56 Pustu Kulon Progo mengalami kerusakan. Keterbatasan tenaga kesehatan juga membuat layanan belum tersedia setiap hari.
IDPRO meminta pemerintah mengkaji ambang batas 3 MW dalam rancangan Perpres pusat data karena dinilai berpengaruh terhadap investasi dan lokasi pembangunan.
DPR dan pemerintah membahas 397 DIM dalam RUU Perampasan Aset. Habiburokhman mengungkap 10 pokok utama pengaturannya.