Kasus Korupsi ATR/BPN, KPK Periksa Dua Dirjen sebagai Saksi
KPK mendalami kewenangan penerbitan HGB dan HGU saat memeriksa dua Dirjen ATR/BPN dalam penyidikan dugaan korupsi.
Olah Foto Prabowo-Jokowi/JIBI-Harianjogja
Harianjogja.com, JAKARTA--Pemilu 2019 akan digelar sebulan lagi. Semakin mendekati pelaksanaan pesta demokrasi, berbagai lembaga survei bergantian merilis hasil temuan terbarunya. Hasil yang disampaikan sejumlah lembaga dinilai KPU kerap membantu masyarakat.
Anggota KPU RI Hasyim Asy\'harim mengatakan, survei beberapa lembaga hasilnya kerap tidak berbeda jauh dengan hasil perhitungan suara yang nantinya akan dilakukan penyelenggara pemilu setelah pencoblosan.
"Mengapa ini penting bagi KPU, publik sudah tahu sejak awal sebetulnya siapa dapat berapa atau siapa yang menang. Itu menjadi semacam dorongan psikologis orang untuk tenang, walaupun hitung-hitungan resmi masih berhari-hari masih berminggu-minggu," kata Hasyim di Gado-Gado Boplo, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3/2019).
Hasyim menilai, penghitung hasil Pemilu yang dilakukan KPU dapat memakan waktu hingga berminggu-minggu. Penghitungan lembaga survei yang menggunakan berbagai macam metodelogi, kata dia, dapat menjadi alat kontrol bagi KPU.
"Selain itu menjadi alat kontrol bagi KPU supaya kemudian hasil awal, kalau hasil exit pol atau awal kalau orang memilih di TPS langsung ditanya oleh lembaga survei. Kalau quick count itu diketahui TPS selesai menghitung," jelasnya.
Lebih jauh Hasyim mengatakan, survei dari suatu lembaga juga dapat berguna untuk menyiapkan sarana untuk mengawal suara rakyat. Sebab, kecurangan dalam penghitungan suara setidaknya dapat diantisipasi.
"Itu kemudian menjadi sarana untuk mengawal suara rakyat sejak awal, supaya kemungkinan menguap di jalan, belok kanan belok kiri ketika ditingkat berikutnya tuh sudah terkawal. Karena sudah diketahui sejak awal siapa dapat apa atau siapa dapat berapa," tutup Hasyim.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
KPK mendalami kewenangan penerbitan HGB dan HGU saat memeriksa dua Dirjen ATR/BPN dalam penyidikan dugaan korupsi.
Foto mantan Wapres Gibran mulai dicopot di kantor Pemkab dan DPRD Gunungkidul sehari setelah pernyataan pengunduran dirinya.
UU Perampasan Aset disahkan DPR. Aturan ini mencakup pidana mati koruptor, pemulihan aset, dan enam jenis tindak pidana lainnya.
KPK kembali memeriksa Sestama BNPB berinisial R terkait dugaan korupsi dana siap pakai untuk penanganan bencana.
Habiburokhman menjelaskan alasan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan tak wajar tidak diatur dalam RUU Perampasan Aset.
Gempa magnitudo 5,4 mengguncang perairan barat daya Nias Barat, Sumatera Utara, Kamis siang. Getaran dirasakan di Nias Selatan.