Heboh Rumah Kontrakan Akan Ditarik Pajak, Ini Kata Purbaya
Menkeu Purbaya menegaskan tak ada pajak baru khusus rumah kontrakan. Penghasilan sewa properti tetap menjadi objek PPh sesuai aturan.
KH Maruf Amin saat turun dari kendaraan diterima oleh KH Khairul Fuad yang juga menantu KH Atabik Ali Maksum dalam kunjungan di Ponpes Al Munawwir Krapyak Yogyakarta, Minggu (14/10/2018)./Harian Jogja-Sunartono
Harianjogja.com, JAKARTA- Jusuf Kalla Selaku Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Jokowi - Maruf Amin menyarankan Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma\'ruf Amin tidak memasukkan Basuki Tjahaja Purnama atau BTP jadi bagian dari tim sukses Jokowi - Maruf Amin.
Calon Wakil Presiden Maruf Amin menyatakan saran agar BTP tak jadi timses Jokowi - Maruf Amin sudah tepat. Bahkan Maruf Amin menyatakan bagus jika Ahok tak masuk Timses Jokowi.
BTP baru saja keluar penjara karena terbelit kasus penistaan agama. Kemudian Wakil Presiden Jusuf Kalla menyarankan jika BTP tidak perlu masuk timses.
"Saya kira bagus sarannya Pak JK itu, ya bagus aja," ujarnya di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Rabu (13/2/2019).
Dia pun tidak memberikan tanggapan tambahan selain statement itu. Maruf Amin langsung meladeni wartawan yang menanyakan hal lain.
Sebelumnya, Jusuf Kalla Selaku Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Jokowi - Maruf Amin menyarankan TKN tidak memasukkan BTP jadi bagian dari tim sukses Jokowi - Maruf Amin. Sebab jika BTP masuk timses, maka elektablitas Jokowi - Maruf Amin akan turun.
JK juga menilai kalau pun BTP berkampanye untuk Jokowi - Maruf Amin, itu tidak akan memberikan pengaruh signifikan.
"Toh Pemilu dua bulan lagi, juga efeknya tidak akan banyak," kata JK di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (12/2/2019).
Kebebasan BTP yang hanya beberapa bulan sebelum Pilpres 2019 dapat berpengaruh pada perolehan suara Jokowi - Maruf Amin. Kelompok masyarakat yang betul-betul memperhatikan kasus penistaan agama oleh BTP, enggan memilih Jokowi di Pilpres.
"Tentu ada yang nambah, ada yang tergerus. Bagi Ahoker, tentu mungkin menambah; tapi bagi yang konsisten dengan apa yang terjadi kepada BTP, tentu tidak mau milih (Jokowi-Maruf Amin)," jelasnya.
Bergabungnya BTP di PDI Perjuangan diungkapkan oleh Sekretaris Dewan Pertimbangan Daerah PDIP Provinsi Bali Nyoman Adi Wiryatama saat BTPmenyambangi kantor sekretariat partai tersebut pada Jumat (8/2/2019).
Adi, yang juga Ketua DPRD Provinsi Bali, mengatakan Ahok telah resmi memiliki kartu anggota PDI Perjuangan sejak 26 Januari lalu.
"Beliau selaku anggota PDI Perjuangan tentunya bersilahturahim dengan kita anggota PDI Perjuangan Bali," ujar Adi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Menkeu Purbaya menegaskan tak ada pajak baru khusus rumah kontrakan. Penghasilan sewa properti tetap menjadi objek PPh sesuai aturan.
Maroon 5 akan konser di Jakarta pada 5 Februari 2027. Simak harga tiket, jadwal presale, dan cara pembelian tiketnya.
KPK memeriksa mantan Dirut Bank BJB Yuddy Renaldi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan iklan periode 2021-2023.
Wacana pembatasan BBM subsidi untuk desil 9-10 berpotensi berdampak pada 51 juta warga kelas menengah dan calon kelas menengah.
Kejagung memastikan kasus transfer pricing PT Toba Pulp Lestari berbeda dari laporan Purbaya Yudhi Sadewa dan rugikan negara Rp2 triliun.
DPRD DIY mengingatkan warga tidak mudah percaya isu kerusuhan Agustus dan meminta masyarakat lebih cermat memilah informasi.