Ledakan Pabrik Baja di Turkiye Tewaskan 16 Orang, 13 Luka
Ledakan pabrik baja HABAS di Izmir, Turkiye, menewaskan 16 orang dan melukai 13 lainnya. Penyebab kejadian masih diselidiki.
Nelayan di Lhokseumawe, Aceh./Antara-Rahmad
Harianjogja.com, JAKARTA -Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis sejumlah wilayah perairan di Indonesia berpotensi terjadi gelombang tinggi mulai hari ini hingga Kamis 14 Februari 2019. Ketinggian gelombang bervariasi dari 1,25 hingga empat meter, masyarakat diimbau waspada.
Gelombang tinggi itu muncul akibat adanya pola sirkulasi massa udara di Samudera Hindia barat Bengkulu. Pola angin di utara Indonesia umumnya dari arah utara–timur laut dengan kecepatan antara empat hingga 25 knot.
Sedangkan di selatan wilayah Indonesia umumnya dari arah barat daya ke barat laut dengan kecepatan angin antara empat hingga 20 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Laut China Selatan, perairan Kepulauan Sangihe - Talaud dan Laut Maluku bagian.
"Kondisi ini mengakibatkan peningkatan tinggi gelombang di wilayah-wilayah tersebut,” sebut BMKG dalam siaran pers resmi ke media, Senin (11/2/2019).
Wilayah yang berpotensi terkena tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter (sedang) di antaranya Selat Malaka bagian utara, perairan Lhokseumawe, perairan utara Sabang, perairan Sabang–Banda Aceh, perairan barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai, perairan Bengkulu hingga barat Lampung, Samudera Hindia barat Sumatera, Selat Sunda Bagian Selatan, perairan selatan Jawa hingga Sumbawa.
Kemudian Selat Bali-Selat Lombok-Selat Alas bagian selatan, peairan Selatan Pulau Sumba, Samudera Hindia selatan Jawa hingga NTT, perairan utara Kepulauan Anambas, Laut Natuna, Selat Makassar bagian tengah dan utara. Perairan Kalimantan Timur dan Utara, perairan timur Bitung, Laut Maluku Bagian Selatan.
Selanjutnya perairan utara Kepulauan Banggai-Kepulauan Sula, perairan timur Sulawesi Tenggara, Laut Banda, perairan utara Papua Barat hingga Papua, Samudera Pasifik utara Papua, Laut Timor selatan NTT, Perairan Kepulauan Babar hingga Kepulauan Tanimbar, perairan selatan Kepulauan Aru, Laut Arafuru, dan perairan barat Yos Sudarso.
Sedangkan wilayah yang berpotensi terkena tinggi gelombang 2,5 sampai empatmeter (tinggi), yaitu Laut Natuna utara perairan utara Kepulauan Natuna, perairan utara Sulawesi, Laut Sulawesi, perairan Kepulauan Sangihe–Kepulauan Talaud, Laut Maluku bagian utara, perairan utara Halmahera, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik utara Halmahera hingga Papua Barat.
BMKG berharap masyarakat memperhatikan risiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran : Perahu Nelayan dengan kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter, Kapal Tongkang dengan kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter.
Kapal Ferry dengan kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter, Kapal Ukuran Besar seperti Kapal Kargo/Kapal Pesiar dengan kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4,0 meter.
BMKG mengimbau kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi serta wilayah pelayaran padat agar tetap selalu waspada.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Okezone.com
Ledakan pabrik baja HABAS di Izmir, Turkiye, menewaskan 16 orang dan melukai 13 lainnya. Penyebab kejadian masih diselidiki.
Yusril menjelaskan putusan MA membatalkan surat penyetaraan pendidikan Gibran dan berlaku sejak dokumen diterbitkan pada Agustus 2019.
Kejagung menerbitkan sprindik baru kasus dugaan korupsi tata kelola MBG setelah menemukan fakta baru dalam penyidikan sebelumnya.
Dinkes Bantul mencatat 158 kasus leptospirosis hingga 9 November 2026. Sembilan pasien meninggal dengan penyakit penyerta.
Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Klaten mengikuti upacara serta ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP)
UUD 1945 dan UU MD3 mengatur pengisian jabatan wapres yang kosong. Presiden mengusulkan dua calon, MPR memilih penggantinya.