JK: Negara Bisa Jatuh karena Otoritarianisme dan Nepotisme, Jokowi Tidak Sama Sekali

Harianjogja.com, JAKARTA- Calon presiden petahana Joko Widodo dinilai memenuhi kriteria sebagai calon pemimpin yang tidak otoriter dan bukan penganut nepotisme. Hal itu diungkapkan Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma\'ruf, Jusuf Kalla.

"Kalau kita lihat sejarah, negara-negara yang jatuh itu dua [akibatnya] otoriter dan nepotisme. Jokowi sama sekali tidak ada di situ. Dia tidak otoriter. Kedua, tidak ada keterlibatan keluarganya sama sekali dalam ekonomi, dalam hal politik," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Rabu (6/2/2019).

Indonesia pernah berada di titik krisis ketika zaman pemerintahan orde baru, di bawah komando Presiden Soeharto. Hal itu juga disebabkan oleh adanya sikap otoriter dan nepotisme oleh presiden saat itu.

"Zaman Pak Harto juga (Indonesia) jatuh karena apa? Otoriter dan nepotisme. Venezuela jatuh karena apa? Otoriter kan, dan juga nepotisme," tambahnya.

JK mengatakan dalam setiap penentuan kebijakan pemerintahan, Presiden Jokowi selalu membahas dalam rapat kabinet bersama dengan menteri-menteri terkait. Itu menjadi salah satu bukti bahwa Jokowi tidak bersikap otoriter dalam memimpin Indonesia sejak 2014.

"Dia [Jokowi] tidak otoriter, karena selalu semua hal dirapatkan demokratis itu kan di Kabinet," katanya.

Selain itu, Jokowi juga tidak mempraktikkan tindak nepotisme karena tidak ada satu pun anak Jokowi yang turut terlibat dalam politik praktis atau dalam urusan ekonomi menyangkut bangsa Indonesia, kata JK.

"Buktinya, putra beliau satu [bisnis] katering, satu jual pisang; kan sama sekali tidak ada nepotisme di sini. Jadi kita bisa aman. Bahwa pilihan [di Pilpres] kan cuma dua, nah yang paling bersih dari [dua] calon ini Pak Jokowi, kita harus arif melihatnya," ujarnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara