Kena Tilang Anda Bisa Minta SIM Diantar ke Rumah Pakai COD, Ini Caranya
Pelanggar perlu membuka laman tilang.kejaksaan.go.id untuk meminta layanan tilang COD.
Sekretaris TKN Jokowi-Maruf, Hasto Kristiyanto dan Direktur Program TKN Jokowi-Maruf, Aria Bima./JIBI/BISNIS-Muhammad Ridwan
Harianjogja.com, JAKARTA — Rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan nama-nama Calon Legislatif (Caleg) eks narapidana kasus korupsi diumumkan ke publik ditanggapi. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Aria Bima menilai partainya diuntungkan bila hal itu diwujudkan. Tetapi dirinya "kurang sreg" apabila KPU yang mengumumkan hal tersebut.
"Dari PDI Perjuangan, enggak ada lah pasti caleg-caleg itu [eks koruptor]. Kalau itu diumumkan [PDIP] untung, tapi saya tidak bicara untung rugi," ungkap Aria saat memenuhi undangan pertemuan di kantor KPU, Rabu (30/1/2019).
Sebab menurut pria kelahiran lahir Semarang, 29 Mei 1965 ini, KPU tidak memiliki dasar undang-undang yang mengatur agenda tersebut.
Terlebih, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama, termasuk mantan koruptor yang telah menjalani hukuman, untuk dipilih dan memilih dalam Pemilu.
"Menurut saya KPU lebih bekerja melaksanakan aturan dan jadwal-jadwal yang sudah ada saya kira itu. Kalau megenai paslon yang pernah tersangkut kasus hukum khususnya korupsi, tapi ya monggo, kalau itu menjadi keinginan publik," ujarnya.
Oleh sebab itu, Aria menyatakan "kurang sreg" apabila publikasi tersebut disampaikan KPU, apalagi di masa kampanye. Dirinya menyarankan publikasi caleg mantan narapidana, lebih tepat bila diumumkan LSM, NGO, atau instrumen, dan lembaga lain yang memiliki kewenangan.
"Karena ini soal netralitas, soal yang menyangkut kewenangan juga. Kalau itu diumumkan di awal-awal sebelum masa kampanye itu monggo, tapi begitu digedok kampanye, semua pernyataan itu akan berimplifikasi pada voters. Nah, nanti lagi-lagi sorotan soal netralitas dan lain sebagainya," jelas mantan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini.
"Jangan sampai lah KPU nanti akhirnya dinilai lagi tidak netral. Karena itu juga bukan bagian kerja KPU dan itu sudah masuk bisa dipersepsikan ranah kampanye," tutup Aria Bima.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Pelanggar perlu membuka laman tilang.kejaksaan.go.id untuk meminta layanan tilang COD.
Harga tiket Piala Dunia 2026 mulai turun di pasar resale setelah penjualan melambat dan kursi stadion belum penuh.
Galaxy Z Fold 8 dan Z Flip 8 disebut bakal menjadi ponsel pertama yang menghadirkan fitur Gemini Intelligence dari Google.
Persebaya diingatkan Bernardo Tavares agar tidak meremehkan Semen Padang meski lawan sudah degradasi ke Liga 2.
Primbon Jawa menyebut weton Jumat Pahing memiliki aura pemimpin, rezeki baik, dan karakter mudah disukai banyak orang.
Proyek PSEL Bantul belum berjalan karena dana Danantara belum turun saat volume sampah rumah tangga terus meningkat.