Hyundai Palisade Inden hingga 4 Bulan, Sudah Dipesan 700 Unit
Para konsumen yang memesan Hyundai Palisade tampaknya harus bersabar karena mas inden bisa mencapai 4 bulan.
Kader dan simpatisan PKS/Antara-Arif Firmansyah
Harianjogja.com, JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ingin menggratiskan pajak STNK dan membuat undang-undang tentang SIM seumur hidup demi mendongkrak elektabilitas partai di Pemilu 2019. Sasaran PKS adalah pemilih yang selama ini menitipkan suaranya kepada PDIP.
"Kami terus merumuskan isu-isu nasional, salah satunya dengan menggratiskan pajak STNK untuk kendaraan roda dua. Yang kedua kami ingin merancang undang-undang yagn akan membuat SIM sekali diperoleh, berlaku seumur hidup. Dua isu ini insyaallah luar biasa mendapat tanggapan kepada masyarakat,” kata Presiden PKS Sohibul Iman saat berpidato pada Konsolidasi Nasional Anggota DPR-DPRD PKS di Jakarta, Rabu (30/1/2019).
Berdasarkan datanya, saat ini ada sekitar 105 juta masyarakat memiliki sepeda motor. Jika 10% menjatuhkan hati karena program ini, maka 10 juta yang akan memilih PKS.
Dengan begitu, ini bisa mendongkrak elektabilitas partai dan target 12% suara di legislatif nasional bisa terwujud.
“Kita ingin menarik pemilih berkategori wong cilik yang biasanya pemilih PDIP, mudah-mudahan bisa kami tarik,” jelasnya.
Pemilihan umum serentak yang akan memilih presiden-wakil presiden dan anggota legislatif memberikan pengalaman baru bagi semua partai. Efek paling terasa adalah calon presiden dan calon wakil presiden yang bukan kader partai harus bekerja sangat keras.
Sohibul menuturkan partainya harus memasarkan peserta Pilpres 2019 sembari memenangkan partai di legislatif.
“Sementara bagi partai yang memiliki capres-cawapres mereka bisa sekali jalan. Mempromosikan capres dan cawapres mereka itu sama dengan mempromosikan partai,” ucapnya.
Sohibul mencontohkan Partai Gerindra otomatis bisa bekerja lebih ringan karena Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno adalah kader mereka.
Begitu pula dengan lawan politiknya, Joko Widodo yang bakal mendongkrak PDIP dan Ma\'ruf Amin untuk PKB.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Para konsumen yang memesan Hyundai Palisade tampaknya harus bersabar karena mas inden bisa mencapai 4 bulan.
UMKM di RTP Bulak Tabak Kulonprogo mengeluh sepi pembeli saat musim haji 2026, dampak ekonomi dari embarkasi belum terasa.
Polda DIY lakukan asistensi kasus Shinta Komala di Sleman. Dua perkara diusut, polisi pastikan penanganan sesuai SOP.
DPRD DIY memastikan tidak ada pemberhentian guru non-ASN. Penugasan diperpanjang hingga 2026, kesejahteraan tetap dijaga.
Jumlah menara telekomunikasi di Bantul capai 300 unit. Diskominfo sebut minat investasi mulai menurun seiring kebutuhan yang tercukupi.
X batasi unggahan hanya 50 per hari untuk akun gratis. Kebijakan ini dorong pengguna beralih ke layanan berbayar.