Aturan Dana Cadangan Pesangon Dinilai Berisiko Tekan Industri Tekstil
AGTI mengingatkan kewajiban dana cadangan pesangon dalam UU No. 27/2026 berpotensi memengaruhi daya saing industri tekstil dan garmen.
Ilustrasi rumah sakit/Reuters
Harianjogja.com, JAKARTA-Seluruh rumah sakit di Indonesia wajib melakukan akreditasi sebagai salah satu langkah perlindungan pasien. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Koentjoro Adi Purjanto.
Koentjoro mengatakan di Jakarta, Senin (7/1/2019), kewajiban dalam akreditasi rumah sakit sudah diamanatkan dalam UU Rumah Sakit bahwa RS diharuskan untuk akreditasi secara berkala.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan per Januari 2019 telah memutus sejumlah kontrak kerja sama dengan rumah sakit. BPJS mewajibkan akreditasi RS sebagai syarat wajib untuk kerja sama pelayanan program Jaminan Kesehatan Nasional.
Namun Koentjoro menegaskan seluruh rumah sakit wajib melakukan akreditasi baik itu untuk bekerja sama dengan BPJS Kesehatan ataupun tidak.
"Amanat undang-undang, wajib. Harus semua RS baik kerja sama dengan BPJS atau tidak, karena untuk melindungi rakyatnya," kata dia.
Koentjoro menjelaskan rumah sakit profesional harus kompeten, memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh regulator, sarana dan prasarananya sesuai ketentuan, SDM yang kompeten dengan uji kompetensi. Dengan adanya akreditasi tersebut, lanjut dia, diharapkan bisa memberikan keamanan dan keselamatan terhadap pasien.
Rumah sakit yang belum terakreditasi, kata Koentjoro, dengan sendirinya tidak akan dipilih oleh masyarakat. Orang yang sakit akan lebih memilih RS yang lebih terpercaya dengan adanya akreditasi.
Dia menjelaskan hingga saat ini sekitar 80% rumah sakit di Indonesia yang sudah diakreditasi. Akreditasi tersebut berbeda-beda tergantung tingkatan kelas rumah sakit.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
AGTI mengingatkan kewajiban dana cadangan pesangon dalam UU No. 27/2026 berpotensi memengaruhi daya saing industri tekstil dan garmen.
Polri mengungkap TPPU dari judi online dan memblokir 322 rekening dengan total aset sekitar Rp28 miliar. Simak modus sindikatnya.
APBD Kulonprogo hanya mampu membiayai satu lokasi Spamdes per tahun. Perluasan layanan 2027 mengandalkan Danais DIY dengan sasaran ratusan sambungan rumah.
MPR mengubah jadwal sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wapres pengganti Gibran dari 2 menjadi 9 Desember 2026.
ESDM menyebut rencana cadangan minyak bersama ASEAN masih dibahas. Indonesia dan Thailand disebut masuk rencana fasilitas penyimpanan mulai 2027.
Pemkot Jogja mendeteksi aktivitas malware dan ribuan insiden intrusi pada Oktober 2026. Diskominfosan memperkuat patroli keamanan siber.