Pakar Ungkap Keterbatasan AI dalam Menghadapi Serangan Siber
AI membantu mendeteksi serangan siber secara real-time, tetapi teknologi ini masih memiliki keterbatasan dan membutuhkan pengawasan manusia.
Yusril Ihza Mahendra./JIBI
Harianjogja.com, JAKARTA- Politikus sekaligus pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra akhirnya merapat ke pasangan Jokowi-Ma\'ruf Amin dengan bersedia menjadi tim hukum secara gratis.
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra resmi menjadi pengacara pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 1 Jokowi – Maruf Amin. Yusril mengakui menjadi pengacara pasangan tersebut secara cuma-cuma.
Yusril menceritakan, awal mula dirinya menjadi pengacara Jokowi – Maruf Amin berkat pertemuannya dengan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan itu, Erick Thohir, pekan lalu.
Dalam pertemuannya itu, Erick menanyakan kesediaannya untuk menjadi pengacara Jokowi – Maruf Amin.
"Kami berbincang-bincang dan Pak Erick menanyakan kepastian apakah saya bersedia menjadi pengacaranya Pak Jokowi dan Pak Kiai Maruf Amin dalam kedudukannya sebagai paslon capres dan cawapres," kata Yusril dalam keterangan resminya, Senin (5/11/2018).
Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Yusril yang juga menjadi pengacara Hizbut Tahrir Indonesia, menerima tawaran Erick.
Sesuai kesepakatannya dengan Erick Thohir, Yusril tak meminta bayaran apa pun selama menjadi pengacara Jokowi – Maruf Amin.
"Pak Erick mengatakan bahwa menjadi pengacara Pak Jokowi dan Kiyai Maruf ini pro-deo alias gratis tanpa bayaran apa-apa. Saya bilang setuju saja," ujarnya.
Yusril berharap, posisinya sebagai pengacara Jokowi – Maruf Amin bisa berkontribusi agar Pilpres 2019 berjalan secara adil dan jujur.
"Dengan menerima ini, mudah-mudahan saya bisa menyumbangkan sesuatu agar Pilpres dan Pemilu 2019 berjalan jujur dan adil, dan semua pihak menaati aturan-aturan hukum yang berlaku," pungkasnya.
Yusril sebelumnya menjadi pembela organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang belakanga dinyatakan terlarang oleh pemerintah. Yusril bahkan dengan tegas menyatakan HTI bukan organisasi terlarang seperti diklaim pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
AI membantu mendeteksi serangan siber secara real-time, tetapi teknologi ini masih memiliki keterbatasan dan membutuhkan pengawasan manusia.
IDPRO meminta pemerintah mengkaji ambang batas 3 MW dalam rancangan Perpres pusat data karena dinilai berpengaruh terhadap investasi dan lokasi pembangunan.
DPR dan pemerintah membahas 397 DIM dalam RUU Perampasan Aset. Habiburokhman mengungkap 10 pokok utama pengaturannya.
Sri Sultan menanggapi penurunan foto Gibran di Kepatihan. Sejumlah OPD Pemkot Jogja dan DPRD Kota Jogja juga telah mencopotnya.
Ofero Carria 1 meluncur dengan harga Rp29.999.000. Motor listrik ini dibekali dua baterai dan skema sewa-milik mulai Rp55.000 per hari.
Pemerintah mengembangkan GI-Tourism di Dieng dengan mengangkat kopi arabika, carica, dan purwaceng sebagai daya tarik wisata.