Kuota LPG 3 Kg Turun Jadi 8 Juta Ton, Ini Energi Penggantinya
Kuota LPG 3 kg 2027 dipangkas menjadi 8 juta ton. Pemerintah menyiapkan CNG, jargas, dan kompor listrik sebagai energi alternatif.
Soal Alasan Premium Batal Naik, Kubu Jokowi Tak Satu Suara
Ilustrasi petugas memindahkan Bahan Bakar Minyak (BBM) di salah satu SPBU yang ada di Jakarta, beberapa waktu lalu./Bisnis Indonesia/Nurul Hidayat
Harianjogja.com, JAKARTA - Kubu Jokowi berlainan suara ihwal batalnya keniakan harga premium.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendadak untuk membatalkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis premium.
Wasekjen PKB (partai koalisi Jokowi) Daniel Johan menjelaskan, batalnya kenaikan harga BBM jenis Premium itu tak ada niatan dari Presiden Jokowi untuk menjaga elektabilitasnya. Tujuannya hanya semata-mata untuk kebaikan rakyat dan bangsa.
“Iya [tak untuk menjaga elektabilitas] dasarnya adalah kebaikan rakyat dan bangsa,” ungkap Daniel kepada Okezone, Kamis (11/10/2018).
Daniel menambahkan, kebijakan yang diambil oleh pemerintah Jokowi berlangsung melalui proses secara matang. Sehingga tak mungkin, Presiden Jokowi membatalkan secara mendadak lantaran untuk menjaga elektabilitasnya sebagai calon petahana.
“Kebijakan akan diambil melalui proses yang matang, termasuk suara-suara masyarakat, tapi apapun adalah yang terbaik dari seluruh kondisi,” tegas dia.
BACA JUGA
Sebelumnya, pemerintah berencana menaikkan BBM jenis Premium dari Rp6.550 per liter menjadi Rp7.000 per liter.
Namun, melalui Staf Khusus Presiden Ahmad Erani Yustika, menyampaikan keputusan penundaan kenaikan BBM jenis Premiun itu lantaran Kepala Negara menyerap aspirasi dari masyarakat.
"Presiden selalu menghendaki adanya kecermatan di dalam mengambil keputusan, termasuk juga menyerap aspirasi publik. Dalam soal kebijakan harga BBM," kata Erani dalam keterangan tertulisnya.
Sementara pendapat berseberangan justru dilontarkan tim pemenangan Jokowi-Ma\'ruf Amin sendiri. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo atau Jokowi - Maruf Amin, Arsul Sani mengakui langkah Presiden Jokowi menunda kenaikan harga BBM jenis premium karena mempertimbangkan elektabilitas Capres petahana di Pilpres 2019. Asrul tidak ingin suara Jokowi merosot karena kebijakan tersebut.
"Saya kira kalau Pak Jokowi kan capres petahana, kemudian harus diakui itu bagian dari upaya kalau dari sisi kepentingan pilpres itu jaga elektabilitas," kata Arsul di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/10/2018).
Kemudian Arsul mengatakan ada alasan lain yang menjadi penyebab Jokowi tunda menaikkan harga BBM jenis premium. ia menyebut Jokowi enggan melihat dampak dari kenaikan harga BBM menambah panas situasi politik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Okezone.com, Suara.com
Share
Bhekti Suryani
Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
