DPR Minta Kapolri Buka Fakta Penyadapan Ilegal Listyo Sigit terhadap Prabowo
Komisi III DPR menggelar rapat perdana bersama Kapolri Suyudi untuk membahas dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo dan kelompok LSP.
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)./Bisnis Indonesia
Harianjogja.com, JAKARTA- Banding yang dilakukan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI terkait dengan pembubaran ormas tersebut oleh pemerintah ditolak PTUN.
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memutuskan untuk menolak permohonan banding Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Keputusan itu menguatkan pembubaran HTI oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) tetap sah.
"Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 211/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 7 Mei 2018 yang dimohonkan banding,” ujar majelis PT TUN Jakarta seperti dikutip dari website PTUN Jakarta, Rabu (26/9/2018).
Dalam putusan itu, terdiri dari ketua majelis Kadar Slamet dengan anggota majelis Djoko Dwi Hartono dan Slamet Suparjoto. Ketiga hakim PTUN itu secara bulat menyatakan tindakan Kemenkumham tidak bertentangan dengan asas contrarius actus karena Menkumham berwenang menerbitkan keputusan TUN tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI.
"Maka atas dasar kewenangan tersebut Kemenkumham berwenang mencabut keputusan a quo atas dasar oleh fakta-fakta pelanggaran sebagaimana telah dipertimbangkan HTI," demikian keputusan majelis hakim.
Majelis hakim juga menyatakan fakta hasil pembuktian perkumpulan HTI. Yakni terbukti mengembangkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila UUD NRI Tahun 1945 serta kegiatan-kegiatan menyebarluaskan ajaran atau paham tersebut arah dan jangkauan akhirnya bertujuan mengganti Pancasila, UUD 1945 serta mengubah NKRI menjadi negara khilafah.
Menurut majelis, karena sudah menyangkut ancaman serius terhadap keutuhan negara dan kesatuan bangsa sehingga menurut pendapat majelis tingkat banding, Tergugat (Menkumham) atas diskresi yang dimiliki berwenang menerbitkan objek sengketa.
Untuk diketahui, Menkumham mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor AHU 30.AH.01.08 Tahun 2017 tentang Pencabutan SK Kemenkumham Nomor AHU- 00282.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Atas keluarnya SK pencabutan itu, HTI tidak terima dan mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta. Kemudian pada 7 Mei 2018, PTUN Jakarta menolak gugatan HTI itu dan menguatkan SK Kemenkumham.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara
Komisi III DPR menggelar rapat perdana bersama Kapolri Suyudi untuk membahas dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo dan kelompok LSP.
Cek jadwal DAMRI dari Bandara YIA ke Jogja dan Sleman pada Jumat 20 November 2026. Tarif normal bus Rp80.000 per penumpang.
Jadwal KA Bandara YIA Jumat 20 November 2026 tersedia 24 perjalanan dari YIA ke Stasiun Tugu dan sebaliknya. Cek jam keberangkatannya.
Jadwal KA Prameks Jogja-Kutoarjo Jumat 20 November 2026, tersedia 10 perjalanan. Simak jam keberangkatan dari kedua stasiun.
Simak jadwal lengkap KRL Jogja-Solo Jumat 20November 2026 dari Stasiun Yogyakarta hingga Palur. Tarif sekali jalan Rp8.000.
Jadwal KRL Palur-Jogja 20 November 2026 tersedia 12 perjalanan. Simak jam keberangkatan dan kedatangan di 13 stasiun.