KPK Periksa Nusron Wahid 5 Jam, Dalami Dugaan Setoran di Kementerian ATR BPN
KPK mendalami dugaan setoran rutin dan penerimaan uang oleh orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam pemeriksaan selama lima jam.
CEO LIPPO Group James Riady (kiri) berbincang dengan Ketua DPR Bambang Soesatyo disela-sela acara penandatanganan naskah kerja sama investasi proyek Meikarta, di Jakarta, Rabu (21/3/2018)./Bisnis Indonesia-Abdullah Azam
Harianjogja.com, JAKARTA - Politik identitas disinggung dalam pidato di sidang DPR-DPD. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo mengingatkan bahaya politik identitas menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Hal itu disampaikannya dalam pidato pada sidang bersama DPR-DPD dalam rangka menyambut HUT Ke-73 Republik Indonesia di Gedung DPR, Kamis (16/8/2018).
Bamsoet mengajak semua pihak untuk tidak membiarkan berkembangnya politik identitas, karena dapat menyulut permusuhan serta mengancam persatuan dan keutuhan bangsa.
Menurut Bamsoet, politik identitas sangat berbahaya jika terus dibiarkan. Apalagi masyarakat kerap kali mencaci maki dan menghujat bila pilihan politiknya berbeda.
Bamsoet melanjutkan fondasi bangsa yang berlandaskan asas kebhinekaan bisa goyah dengan isu SARA. Untuk itulah, Bamsoet meminta politik identitas segera ditinggalkan pada Pemilu 2019 nanti.
"Akibatnya, kebhinekaan kita dalam bahaya. Semua orang cenderung menyatakan diri merasa paling benar. Kerukunan umat beragama justru dianggap tabu. Akal sehat dianggap nista. Karena itu, sudah saatnya, kita harus berani mengatakan secara tegas, Selamat Tinggal Politik Identitas," tegas Bamsoet.
Hujatan dan caci maki kadang menyasar ke petinggi partai politik, Presiden dan lembaga-lembaga negara yang menjadi sebagai simbol kedaulatan negara.
"Mereka dianggap tak mampu. Program pemerintah dianggap nihil. Perbedaan politik dikutuk. Kritik berubah menjadi pembunuhan karakter yang kejam," ucap Bamsoet.
Bamsoet pun mengajak semua pimpinan partai politik, tokoh masyarakat dan seluruh elemen bangsa untuk melaksanakan pesta demokrasi secara damai dan gembira.
"Kita harus menjadikan Pemilu sebagai wahana yang mencerahkan. Berbeda tidak berarti berseteru, bersaing tidak berarti bermusuhan. Karena lawan politik bukanlah musuh yang harus dilenyapkan," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Okezone
KPK mendalami dugaan setoran rutin dan penerimaan uang oleh orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam pemeriksaan selama lima jam.
RSUP Dr. Sardjito membuka layanan PET Scan, teknologi diagnostik canggih untuk mendeteksi kanker lebih dini dan presisi
Pemda DIY menyiapkan Stasiun Lempuyangan menjadi simpul transportasi terpadu. Penataan stasiun ditargetkan rampung 2027.
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) DIY bersama DPRD DIY menggelar sosialisasi dan penyebaran budaya membaca melalui kegiatan bedah buku Stunting
UGM menegaskan kebebasan berpendapat mahasiswa harus dilindungi dan menolak kekerasan dalam proses pengamanan aksi.
Kecelakaan beruntun 86 kendaraan di Jalan Tol Trakia Bulgaria menewaskan 11 orang dan menyebabkan 48 lainnya terluka.