Pemutihan Denda PBB Klaten 2026, Bayar Pokok Saja hingga 31 Desember
Pemkab Klaten hapus denda PBB 2020-2025. Warga cukup bayar pokok pajak hingga 31 Desember 2026.
CEO LIPPO Group James Riady (kiri) berbincang dengan Ketua DPR Bambang Soesatyo disela-sela acara penandatanganan naskah kerja sama investasi proyek Meikarta, di Jakarta, Rabu (21/3/2018)./Bisnis Indonesia-Abdullah Azam
Harianjogja.com, JAKARTA - Politik identitas disinggung dalam pidato di sidang DPR-DPD. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo mengingatkan bahaya politik identitas menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Hal itu disampaikannya dalam pidato pada sidang bersama DPR-DPD dalam rangka menyambut HUT Ke-73 Republik Indonesia di Gedung DPR, Kamis (16/8/2018).
Bamsoet mengajak semua pihak untuk tidak membiarkan berkembangnya politik identitas, karena dapat menyulut permusuhan serta mengancam persatuan dan keutuhan bangsa.
Menurut Bamsoet, politik identitas sangat berbahaya jika terus dibiarkan. Apalagi masyarakat kerap kali mencaci maki dan menghujat bila pilihan politiknya berbeda.
Bamsoet melanjutkan fondasi bangsa yang berlandaskan asas kebhinekaan bisa goyah dengan isu SARA. Untuk itulah, Bamsoet meminta politik identitas segera ditinggalkan pada Pemilu 2019 nanti.
"Akibatnya, kebhinekaan kita dalam bahaya. Semua orang cenderung menyatakan diri merasa paling benar. Kerukunan umat beragama justru dianggap tabu. Akal sehat dianggap nista. Karena itu, sudah saatnya, kita harus berani mengatakan secara tegas, Selamat Tinggal Politik Identitas," tegas Bamsoet.
Hujatan dan caci maki kadang menyasar ke petinggi partai politik, Presiden dan lembaga-lembaga negara yang menjadi sebagai simbol kedaulatan negara.
"Mereka dianggap tak mampu. Program pemerintah dianggap nihil. Perbedaan politik dikutuk. Kritik berubah menjadi pembunuhan karakter yang kejam," ucap Bamsoet.
Bamsoet pun mengajak semua pimpinan partai politik, tokoh masyarakat dan seluruh elemen bangsa untuk melaksanakan pesta demokrasi secara damai dan gembira.
"Kita harus menjadikan Pemilu sebagai wahana yang mencerahkan. Berbeda tidak berarti berseteru, bersaing tidak berarti bermusuhan. Karena lawan politik bukanlah musuh yang harus dilenyapkan," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Okezone
Pemkab Klaten hapus denda PBB 2020-2025. Warga cukup bayar pokok pajak hingga 31 Desember 2026.
Selandia Baru umumkan skuad Piala Dunia 2026 hasil seleksi 3 tahun. Kombinasi pemain senior dan muda siap beri kejutan.
Dua WNA mencuri Rp4,2 juta di warung Gunungkidul dengan modus tukar uang. Polisi masih memburu pelaku dan imbau warga waspada.
Lonjakan penumpang kereta saat long weekend Kenaikan Yesus Kristus capai 778 ribu tiket. Jogja jadi tujuan favorit masyarakat.
Polisi gerebek rumah di Bantul yang diduga jual miras oplosan. Lima botol disita, operasi terus digencarkan tekan peredaran ilegal.
Ilmuwan China berhasil kloning 6 kambing perah super dengan produksi susu tinggi. Terobosan ini percepat pembiakan dan dukung ketahanan pangan.