Ijtima Ulama Diduga Titipan, PA 212 Anggap Tak Wajib Diikuti Parpol

Harianjogja.com, JAKARTA - Presidium Alumni (PA) 212 menduga rekomendasi ijtima ulama soal cawapres pendamping Prabowo adalah titipan.

‎Ketua Presidium Alumni (PA) 212, Aminuddin menegaskan bahwa, hasil ijtima ulama tidak wajib dipatuhi oleh partai politik (parpol) yang masuk dalam konsolidasi tersebut. Ia pun menegaskan hasil ijtima ulama tak bermaksud mendikte partai tertentu.

"Jangan sampai rekomendasi ijtima mendikte parpol harus mengikuti. Karena itu kan sifatnya rekomendasi," kata Aminuddin saat menghadiri diskusi di D\'Hotel, Jalan Sultan Agung, Guntur, Jakarta Selatan, Rabu (8/8/2018).

Amin menjelaskan, partai politik mempunyai prosesnya masing-masing untuk menentukan siapa calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan diusung di pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Oleh karenanya, hasil rekomendasi tidak bisa dijadikan keputusan yang paten untuk para parpol.

‎"Tidak wajib untuk diikuti. Karena parpol punya keputusan sendiri. Rekomendasi kan sifatnya rekomendasi, namanya juga rekomendasi," tegasnya.

Dia menyayangkan, jika ada pihak yang memaksakan harus mengikuti hasil ijtima ulama. Menurutnya, jika ada pihak-pihak yang memaksakan hal tersebut, maka jangan heran jika ada kepentingan di dalamnya.

"Sehingga jangan heran ada pertanyaan GNPF ulama ini titipan siapa? Karena memang tidak sinkron. Siapa di balik apa? Kan gitu kan," ujarnya.

Seperti diketahui, hasil ijtima ulama merekomendasikan Prabowo Subianto sebagai capres dengan dua cawapres yang direkomendasikan pula. Yakni, ada Salim Segaf Al-Jufri yang juga Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), serta Ustaz Abdul Somad.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Okezone