Islam dan Komunis Bersatu di Irak

Harianjogja.com, JAKARTA- Partai Komunis berhasil memenangi Pemilu di Irak pekan lalu. Pendukung ulama Islam Syiah Muqtada al-Sadr berkoalisi dengan Partai Komunis.

Rakyat Irak benar-benar membuktikan diri dalam pemungutan suara pemilihan umum, bahwa mereka ingin mendobrak tatanan politik lama yang dinilai melanggengkan praktik korupsi dan inkompetensi pejabat.

Pemenang terbesar dalam pemilu yang digelar pada Sabtu (13/5/2018) akhir pekan lalu adalah gerakan boikot.

Itu dibuktikan hanya 44,5% wargayang memenuhi persayaratan sebagai pemilih—ikut serta menggunakan hak suara.

Namun, mayoritas warga yang menggunakan hak suaranya juga tak lagi memilih partai maupun calon-calon pejabat lama.

Mereka, seperti diberitakan laman berita berbahasa Prancis, Middle East Eye, Rabu (16/5/2018), memberikan suara dukungan untuk Aliansi Sairoun.

Aliansi Sairoun adalah koalisi antara pendukung ulama Islam Syiah Muqtada al-Sadr dan Partai Komunis Irak, serta Partai Republik Irak.

Koalisi antara gerakan Sadrist yang ultakonservatif dan kental bernuansa religius dengan PKI yang ultrasekuler, tampak membingungkan bagi banyak analis.

Namun, persatuan Islam-Komunis tersebut dinilai telah menciptakan sintesis yang berhasil.

Salah satu tokoh yang dianggap paling tepat melambangkan gerakan politik baru itu adalah seorang perempuan bernama Suhad al Khateeb.

Suhad adalah komunis tulen yang memenangkan kursi parlemen. Uniknya, ia memenangkan pertarungan memperebutkan parlemen tersebut berkat jasa warga pemilih di kota Najaf.

Kota Najaf adalah salah satu kota suci bagi umat Islam Syiah, dan menjadi pusat pendidikan teologis paling penting.

Suhad, seorang guru et aktivis anti-kemiskinan dan hak perempuan, mengakui sebelumnya tak pernah mempertimbangkan jalur pemilu dan parlemen sebagai wujud perjuangannya.

"Pemilu 2014, saya tak mencalonkan diri. Tapi banyak kelompok dan warga Najaf yang menginginkan saya berlaga,” kata Suhad kepada Middle East Eye.

"Aku dan kawan-kawan, baik PKI maupun Sadrist, rutin mengunjungi rumah-rumah warga untuk mendengarkan keluh kesah dan persoalan mereka. Kami berada di tengah permukiman kumuh dan rakyat miskin Najaf,” tuturnya.

Sekretaris Jenderal PKI, Raid Jahid Fahmi, menjelaskan aliansi antara Sadrist dan kaum komunis sebenarnya bukan hal baru.

“Kami bisa bersatu karena sepakat bahwa akar masalah rakyat Irak adalah kemiskinan yang terstruktur, yakni disebabkan praktik korupsi dan inkompetensi pemerintah. Kaum Sadrist menyetujui tesis itu,” tuturnya.

Ia menjelaskan, terdapat banyak pihak yang mencoba mengganggu aliansi mereka. Terutama dengan mendengung-dengungkan slogan bahwa PKI adalah kaum ateis dan Sadrist sebagai kaum fasis Islam.

”Harus diakui ada banyak perbedaan antara kami dengan Sadrist. Tapi, perbedaan ideologis itu bisa direkatkan oleh basis sosial kedua gerakan. Basis sosial kiri PKI dan basis sosial gerakan Sadrist yakni kaum mustadafin adalah cukup dekat,” tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Suara