ASEAN Percepat Ratifikasi Pusat Pengendalian Kabut Asap
ASEAN mendorong percepatan ratifikasi perjanjian pusat pengendalian kabut asap lintas batas. Indonesia telah menindak perusahaan terkait karhutla.
Massa yang tergabung dalam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengadakan Rapat dan Pawai Akbar (RPA) 2015 dengan memabawa tema \"Bersama Umat Tegakkan Khilafah\" di lapangan Gasibu Bandung, Jawa Barat, Kamis (14/5/2015). /Antara
Harianjogja.com, JAKARTA - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Robikin Emhas meminta masyarakat untuk tidak membawa persoalan terkait Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) keluar dari ranah hukum, di jalanan.
"Ikuti saja proses hukum. Jangan dibawa ke jalanan, jangan dibawa ke mimbar-mimbar keagamaan, jangan di bawa ke mana-mana," kata Robikin di Jakarta, Selasa (8/5/2018).
Robikin mengemukakan hal itu menanggapi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menolak semua gugatan pihak pendukung HTI terhadap keputusan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang mencabut status hukum organisasi itu.
Menurut Robikin, semua pihak baik yang mendukung maupun menolak HTI, harus menghormati putusan pengadilan.
"Apalagi putusan PTUN bersifat belum final. HTI masih bisa melakukan proses hukum ke tingkat lebih lanjut," kata praktisi hukum itu.
Pada bagian lain, Robikin mengatakan keputusan Kemenkumham maupun putusan PTUN terkait dengan HTI tidak bisa dijadikan alasan untuk menuding pemerintah antiterhadap Islam.
Menurut dia, pemerintah justru menghormati Islam sebagai agama yang dipeluk mayoritas penduduk negara ini. Hal itu ditandai dengan banyaknya perayaan hari besar Islam di Indonesia, ditetapkannya Hari Santri Nasional, banyaknya lembaga dan UU yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan umat Islam, serta umat Islam bebas dalam melakukan peribadatan.
HTI, lanjut Robikin, bukan representasi Islam secara keseluruhan, bahkan boleh dibilang HTI merupakan partai politik meski sebelumnya berbaju ormas karena HTI memperjuangkan cita-cita politik mendirikan negara Islam.
"HTI mengusung negara Islam dan tidak mengakui Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia yang telah menjadi kesepakatan bersama para pendiri bangsa," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
ASEAN mendorong percepatan ratifikasi perjanjian pusat pengendalian kabut asap lintas batas. Indonesia telah menindak perusahaan terkait karhutla.
Tujuh wakil Indonesia lolos ke 16 besar Hong Kong Open 2026. Ubed, Putri KW, Fajar/Fikri, hingga Dejan/Felisha siap bertanding.
Studi UNESCO menemukan 62% influencer tidak memeriksa fakta sebelum membagikan informasi. Popularitas konten jadi salah satu patokan mereka.
Rapor Veda Ega Pratama di 12 seri Eropa Moto3 2026 mencatat tujuh kali finis 10 besar. Simak hasil lengkapnya sebelum GP Portugal.
Polisi memetakan 12 titik rawan tumpahan solar di Jalan Jogja-Wonosari. Pengendara motor diminta waspada saat musim hujan.
India mengusulkan e-tourist visa gratis bagi warga 11 negara ASEAN, termasuk Indonesia. Simak daftar negara dan jadwal penerapannya.