DPR Minta Kapolri Buka Fakta Penyadapan Ilegal Listyo Sigit terhadap Prabowo
Komisi III DPR menggelar rapat perdana bersama Kapolri Suyudi untuk membahas dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo dan kelompok LSP.
Wanda Hamidah (google.news)
http://images.harianjogja.com/2013/01/wanda-hamidah1-370x208.jpg" alt="" width="370" height="208" />JAKARTA -- Badan Narkotika Nasional (BNN) disebut-sebut malah meminta Wanda Hamida, anggota DPRD DKI yang sempat ditahan karena berada di rumah artis Raffi Ahmad, menjadi duta lembaga itu untuk urusan rehabilitasi para pengguna narkoba.
Malik Bawazir, pengacara Wanda, menegaskan berdasarkan tes urine dan tes rambut, Wanda negatif berurusan dengan narkotika.
Mengapa Wanda harus berada selama 3X24 jam lebih di BNN karena anggota DPRD itu diminta membantu proses penyidikan kasus penyalahgunaan narkotika di rumah Raffi Ahmad.
“Wanda bersedia walaupun harus merelakan waktu tidak bertemu dengan anak-anaknya,” ujar Malik pada konferensi pers pembebasan Wanda di kantor BNN, Rabu (30/1/2013).
Wanda Hamidah dilepaskan BNN karena tidak cukup bukti. Selain Wanda, juga dilepaskan seorang perempuan bernama Sri Dewi.
“Tidak cukup bukti,” kata Kombes Sumirat Dwiyanto, Kepala Humas BNN, dalam jumpa pers.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Komisi III DPR menggelar rapat perdana bersama Kapolri Suyudi untuk membahas dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo dan kelompok LSP.
Cek 20 rute Trans Jogja 2026, lengkap dengan daftar halte, tarif mulai Rp500, jam operasional, dan cara pembayaran.
Jadwal KA Prameks Jogja-Kutoarjo Selasa 17 November 2026 tersedia 10 perjalanan. Simak jadwal dari kedua arah.
SIM Keliling Bantul Selasa 17 November 2026 hadir di MPP Kompleks Pemda 2 Manding. Cek jadwal, persyaratan, dan biaya perpanjangan SIM.
MAN 2 Bantul menjadi lokasi pertama uji coba MBG prasmanan. Penerapan awal melibatkan dua kelas dan dijadwalkan bergilir hingga Desember 2026.
KPK menyita dua rumah milik BW, staf anggota DPR, terkait kasus korupsi dana hibah Jatim 2019–2022.