Himpun Temuan Persoalan MBG di 34 Provinsi, Ombudsman Siapkan Rekomendasi

Harianjogja.com, JAKARTA—Ombudsman Republik Indonesia menghimpun temuan penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari 34 provinsi. Berbagai temuan tersebut kini tengah disiapkan menjadi rekomendasi untuk Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai bahan penguatan tata kelola program.

Ketua Ombudsman RI Nuzran Joher mengatakan investigasi terhadap Program MBG menjadi salah satu program yang akan terus dikawal lembaganya. Hasil pengawasan dan berbagai temuan dari sejumlah daerah akan dituangkan dalam policy brief untuk disampaikan kepada BGN.

Policy brief tersebut diharapkan menjadi bahan rekomendasi dalam memperkuat tata kelola sekaligus memastikan penyelenggaraan Program MBG terus mengalami perbaikan secara berkelanjutan.

"Kami sudah menemukan temuan-temuan dari 34 provinsi yang masuk. Dalam waktu dekat kami akan memberikan policy brief untuk pelaksanaan tata kelola MBG dan kita akan bergandeng tangan. Ke depan kita pastikan bahwa Program MBG ini terus ada perbaikan," kata Nuzran.

Ombudsman Kumpulkan Temuan MBG

Temuan dari 34 provinsi menjadi bagian dari pengawasan Ombudsman terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Investigasi tersebut diarahkan untuk melihat kondisi penyelenggaraan MBG di berbagai daerah berdasarkan hasil pengawasan yang telah dihimpun.

Ombudsman kemudian akan menyusun temuan tersebut dalam bentuk policy brief. Rekomendasi yang disiapkan akan diberikan kepada BGN sebagai bahan untuk memperkuat tata kelola dan memperbaiki pelaksanaan program.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pengawasan agar penyelenggaraan MBG dapat terus diperbaiki berdasarkan temuan yang diperoleh dari lapangan.

BGN Terbuka Terhadap Temuan Ombudsman

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono atau Mas Dar menegaskan pihaknya terbuka terhadap hasil kajian, temuan, kritik, dan saran dari Ombudsman RI. Menurutnya, masukan yang bersumber dari kondisi faktual di lapangan penting bagi proses evaluasi dan pembenahan penyelenggaraan MBG.

"BGN tidak menutup mata terhadap persoalan. Kami sangat mengharapkan bagaimana persoalan-persoalan ini harus diselesaikan, yang artinya kita harus menerima banyak masukan, kritik, dan saran," kata Mas Dar.

Mas Dar menilai kajian Ombudsman memiliki nilai strategis karena disusun berdasarkan temuan, laporan, serta pengaduan masyarakat yang bersifat faktual. Dengan dasar tersebut, rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi masukan berbasis kondisi nyata untuk memperbaiki berbagai aspek penyelenggaraan Program MBG.

Temuan Lapangan Jadi Bahan Perbaikan MBG

Melalui sinergi antara Ombudsman dan BGN, hasil pengawasan serta kajian yang dilakukan Ombudsman diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi penyelenggaraan Program MBG.

Temuan yang diperoleh dari lapangan diharapkan dapat diterjemahkan menjadi pembelajaran dan perbaikan sistem. Dengan demikian, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat semakin efektif serta mampu memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat.

Rekomendasi Ombudsman yang disiapkan dalam policy brief tersebut nantinya menjadi salah satu bahan bagi BGN dalam memperkuat tata kelola MBG. Pengawasan terhadap program juga akan terus dilakukan untuk memastikan berbagai temuan dapat menjadi dasar perbaikan penyelenggaraan secara berkelanjutan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara