Fadil Imran Jadi Wakil III Badan Tanggul Laut, Ini Tugasnya

Harianjogja.com, JAKARTA— Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Komjen Pol. (Purn.) Mohammad Fadil Imran sebagai Wakil Kepala III Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) atau Badan Tanggul Laut Giant Sea Wall. Penambahan posisi tersebut diarahkan untuk memperkuat koordinasi penataan kawasan pesisir Pantura Jawa sekaligus penanggulangan risiko bencana.

Kepala BOPPJ Didit Herdiawan Ashaf menjelaskan penunjukan Fadil Imran ditujukan untuk mengakselerasi penataan kawasan pesisir Pantura Jawa secara terintegrasi. Posisi baru itu juga memperkuat fungsi koordinasi dalam menghadapi risiko abrasi dan penurunan muka tanah (land subsidence).

Menurut Didit, pengangkatan Fadil Imran sekaligus melengkapi susunan kelembagaan pimpinan BOPPJ. Kehadirannya diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan mega proyek infrastruktur perlindungan pesisir Jawa.

"Kehadiran beliau diharapkan semakin memperkokoh organisasi dalam menjalankan tugas serta mewujudkan pengelolaan Pantai Utara Jawa yang terintegrasi, selaras dengan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) menuju Pantura yang lebih maju, tangguh, dan sejahtera," tutur Didit dalam akun Instagram resminya, Minggu (4/10/2026).

Membentang Lintas Provinsi

Jajaran pimpinan baru BOPPJ akan mengemban mandat strategis untuk menjembatani eksekusi penataan kawasan pesisir lintas provinsi. Kawasan yang menjadi cakupan proyek membentang mulai dari DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur.

Penataan tersebut diarahkan untuk mengamankan pusat pertumbuhan ekonomi nasional. Penguatan struktur organisasi BOPPJ juga diharapkan menopang koordinasi teknis bersama kementerian/lembaga mitra.

Berdasarkan peta perencanaan, bentang fisik infrastruktur akan diawali dari wilayah Banten. Jalurnya melintasi Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kabupaten Tangerang sebelum tersambung langsung untuk mengamankan garis pantai DKI Jakarta.

Memasuki Jawa Barat, proteksi struktur tanggul mencakup koridor industri di Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu. Jalur tersebut kemudian mencakup kawasan pesisir Kabupaten dan Kota Cirebon.

Dari Jawa Barat, jalur perlindungan pesisir berlanjut ke Jawa Tengah. Wilayah yang masuk dalam rencana meliputi Kabupaten Brebes, Kabupaten dan Kota Tegal, Pemalang, Kabupaten dan Kota Pekalongan, Batang, Kendal, Kota Semarang, Demak, Jepara, Pati, hingga Rembang.

Sementara di bagian ujung timur, proyek tersebut dialokasikan untuk mengamankan wilayah pesisir Jawa Timur. Bentangannya mencakup Kabupaten Tuban, Lamongan, hingga berakhir di Kabupaten Gresik.

Fokus pada Risiko Pesisir Pantura

Penentuan titik-titik lokasi proyek didasarkan pada tingkat kerawanan terhadap kenaikan permukaan air laut dan urgensi mitigasi bencana pesisir. Dengan pertimbangan tersebut, pembangunan infrastruktur perlindungan pesisir diarahkan pada kawasan yang dinilai membutuhkan penanganan.

Presiden Prabowo menegaskan pentingnya perlindungan terhadap kawasan Pantai Utara Jawa dari ancaman kenaikan air laut.

“Jadi kita harus selamatkan pantai utara Jawa. Karena itu, kita harus bikin perlindungan terhadap naiknya air laut,” ujar Presiden Prabowo.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com