Alokasi Anggaran Kementerian PU 2027 Capai Rp114,59 Triliun, Jalan Jadi Prioritas

Harianjogja.com, JAKARTA— Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendapat ketetapan alokasi pagu anggaran Tahun Anggaran (TA) 2027 sebesar Rp114,59 triliun. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk mendukung program prioritas pemerintah, dengan sektor konektivitas menjadi salah satu fokus utama.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan penetapan anggaran itu telah disepakati melalui Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI. Pengalokasian anggaran ditujukan untuk mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 yang berbasis pada peningkatan produktivitas, investasi, serta penguatan industri nasional.

"Jalan dan jembatan harus mampu menghubungkan sentra-sentra produksi dengan pasar, serta layanan dasar harus berfungsi dan mendukung kawasan berkembang secara lebih baik," ujar Dody dalam keterangannya di Kompleks Parlemen RI, dikutip Jumat (25/9/2026).

Bina Marga Dapat Anggaran Terbesar

Dari total pagu Rp114,59 triliun, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga memperoleh alokasi terbesar, yakni Rp37,30 triliun.

Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan dan preservasi jalan serta jembatan nasional. Dody menyebut kebutuhan pembangunan infrastruktur masih sangat besar sehingga setiap alokasi harus dikelola secara cermat.

" Kami sangat menyadari bahwa kebutuhan pembangunan infrastruktur masih sangat besar. Oleh karena itu, setiap alokasi harus kami kelola secara cermat agar mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh masyarakat Indonesia," tegas Dody.

Selain Bina Marga, anggaran Kementerian PU dialokasikan untuk sejumlah sektor lainnya. Prasarana Strategis mendapat Rp32,57 triliun, Sumber Daya Air Rp30,66 triliun, Ditjen Cipta Karya Rp12,15 triliun, serta dukungan manajemen teknis sebesar Rp1,91 triliun.

Target Pembangunan Jalan dan Jembatan

Pagu Ditjen Bina Marga pada 2027 akan diarahkan untuk sejumlah target pembangunan dan preservasi infrastruktur.

Rinciannya mencakup pembangunan jalan baru sepanjang 198,79 kilometer, preservasi jalan 870,87 kilometer, pembangunan jembatan 2.597,38 meter, serta pembangunan flyover/underpass sepanjang 473,90 meter.

Kementerian PU juga menargetkan konstruksi jalan tol sepanjang 12,26 kilometer.

Dody menegaskan besarnya kebutuhan pembangunan infrastruktur membuat pengelolaan anggaran harus dilakukan dengan cermat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat.

Infrastruktur Berbasis Masyarakat Tetap Berjalan

Selain proyek fisik utama, Kementerian PU tetap melanjutkan penguatan program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM).

Program tersebut antara lain P3-TGAI yang akan dilaksanakan di 13.296 lokasi, pembangunan 128 unit jembatan gantung, serta program PISEW, Pamsimas, hingga Sanimas.

Pemerintah juga mengalokasikan dukungan lanjutan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra. Dukungan tersebut mencakup perbaikan infrastruktur permukiman, sumber daya air, hingga penataan kawasan penunjang.

"Setiap alokasi harus kami kelola secara cermat agar mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh masyarakat Indonesia," katanya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com