Raja Juli Bantah Terima Gratifikasi Kasus OTT Bupati Kuansing

Harianjogja.com, JAKARTA— Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni membantah menerima gratifikasi dalam kasus OTT Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menegaskan amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing Suhardiman Amby saat audiensi resmi di Kementerian Kehutanan telah dikembalikan jauh sebelum operasi tangkap tangan (OTT) berlangsung.

Penegasan tersebut disampaikan Raja Juli Antoni menyusul berkembangnya informasi mengenai dugaan keterkaitan kasus suap yang menjerat Bupati Kuansing dengan proses pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Ia memastikan Kementerian Kehutanan mendukung penuh proses penyidikan yang dilakukan KPK dan siap memberikan seluruh keterangan maupun dokumen yang diperlukan.

"Kami dari Kementerian Kehutanan, terutama saya sebagai Menteri Kehutanan, mendukung penuh segala upaya pemberantasan korupsi di Republik ini. Kami akan membantu KPK, akan kooperatif, dan termasuk pertemuan pagi hari ini adalah inisiatif pribadi saya untuk membantu proses penegakan hukum dan pemberantasan korupsi ini," ujarnya kepada wartawan, Jumat (3/7/2026).

Raja Juli menjelaskan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi berlangsung pada Selasa, 2 Juni 2026, berdasarkan surat resmi dari pemerintah daerah. Menurutnya, pertemuan tersebut dilakukan secara terbuka, dipublikasikan melalui media sosial, serta dilengkapi daftar hadir dan notulensi.

Ia mengungkapkan baru mengetahui adanya amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing setelah pertemuan selesai. Menyadari hal tersebut, ia langsung meminta ajudannya untuk mengembalikan amplop karena merasa tidak berhak menerimanya.

"Dalam audiensi itu ternyata Bupati Kuansing meninggalkan amplop. Ketika beliau pergi saya baru sadar dan saya langsung meminta ajudan saya untuk mengembalikan amplop tersebut. Saya tidak tahu isinya apa, tetapi saya merasa tidak memiliki hak terhadap amplop tersebut," katanya.

Menurut Raja Juli, proses pengembalian amplop tidak dapat dilakukan seketika karena ajudannya masih memiliki agenda kedinasan. Setelah Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan menerbitkan surat tugas, ajudannya diberangkatkan ke Kuantan Singingi pada 12 Juni 2026.

Ia juga mengaku meminta bantuan Kapolda Riau agar ajudannya dapat bertemu dengan Bupati Kuansing di Polres Kuantan Singingi untuk menyerahkan kembali amplop tersebut. Raja Juli menegaskan pengembalian dilakukan pada 12 Juni 2026 atau sekitar 17 hari sebelum KPK melakukan OTT terhadap Suhardiman Amby.

"Sebagai tanggung jawab moral saya, amplop yang saya sebenarnya tidak tahu apa isinya itu sudah saya kembalikan. Ada tanda terimanya dan ada fotonya," ujarnya.

Selain membantah menerima gratifikasi, Raja Juli juga memastikan hingga kini dirinya belum pernah menerbitkan satu pun keputusan mengenai pelepasan kawasan hutan di Kabupaten Kuantan Singingi. Ia menegaskan tidak ada surat keputusan maupun kebijakan yang mengubah status kawasan hutan menjadi area penggunaan lain (APL).

"Per hari ini tidak ada satu surat pun, tidak ada satu SK pun yang saya keluarkan mengenai pelepasan kawasan hutan di Kuantan Singingi. Jadi tidak ada sejengkal kawasan hutan pun yang dalam otoritas saya saya keluarkan menjadi nonkawasan hutan atau APL," katanya.

Raja Juli kembali menegaskan Kementerian Kehutanan akan bersikap kooperatif selama proses penyidikan berlangsung. Apabila KPK membutuhkan dokumen maupun keterangan tambahan terkait kasus OTT Bupati Kuansing, pihaknya menyatakan siap memberikan dukungan sebagai bagian dari komitmen mendukung pemberantasan korupsi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis