Korban Hanania Travel Mengadu ke DPR, Desak Hak Jemaah Dikembalikan

Harianjogja.com, JAKARTA—Ribuan korban dugaan penipuan perjalanan ibadah oleh Hanania Travel mencari jalan keluar atas nasib mereka yang gagal berangkat umrah maupun haji. Melalui perwakilan dan kuasa hukum, para korban mendatangi Komisi III DPR RI untuk meminta dukungan agar hak-hak mereka dapat dipulihkan.

Dalam rapat bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (18/6/2026), perwakilan korban, Uli Amelia Septriani, mengungkapkan jumlah korban Hanania Travel diperkirakan mencapai sekitar 3.000 orang berdasarkan pendataan mandiri yang dilakukan para jamaah. Para korban disebut mengalami kerugian baik secara materiil maupun nonmateriil akibat gagalnya keberangkatan yang telah dijanjikan.

"Kami tidak nyolong, kami tidak mau merampok, kami hanya meminta apa yang hak kami untuk kembali," kata Uli.

Korban Hanania Travel Sebut Ada Ribuan Jamaah Terdampak

Uli menjelaskan, jumlah korban yang berhasil didata berasal dari berbagai periode keberangkatan. Pada periode Syawal saja, tercatat sekitar 1.500 jamaah menjadi korban. Sementara untuk jadwal keberangkatan Juni hingga Juli 2026, terdapat sekitar 1.400 korban lainnya yang mengalami nasib serupa.

Selain itu, masih terdapat sejumlah calon jamaah yang telah menyetorkan uang muka untuk keberangkatan pada bulan-bulan berikutnya. Menurutnya, jumlah korban berpotensi lebih besar karena tidak semua jamaah telah terdata.

Ia juga mengungkapkan adanya calon jamaah Haji Plus yang telah melakukan pembayaran, namun dana tersebut disebut belum disetorkan untuk mendapatkan porsi keberangkatan. Para korban berasal dari berbagai daerah di Indonesia sehingga dampak kasus ini dinilai cukup luas.

"Ada beberapa jamaah calon Haji Plus juga di situ Bapak-Ibu, yang belum disetorkan porsinya. Jadi kami yang hadir di sini hanya sebagian kecil dari jamaah yang secara domisili tersebar di seluruh Indonesia," katanya.

Dugaan TPPU Muncul dalam Kasus Hanania Travel

Dalam kesempatan tersebut, Uli menilai persoalan yang terjadi di Hanania Travel tidak hanya berkaitan dengan kesalahan pengelolaan perusahaan, tetapi juga mengindikasikan adanya persoalan yang lebih serius. Ia menduga terdapat indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang perlu didalami aparat penegak hukum.

Dugaan itu muncul setelah para korban menemukan sejumlah kejanggalan dalam pengelolaan dana jamaah. Salah satu contoh yang disampaikan adalah adanya jamaah yang masih melunasi biaya keberangkatan ibadah pada 26 Mei 2026.

Namun, menurut Uli, hanya berselang dua hari setelah pembayaran dilakukan dan pemilik travel diamankan oleh kepolisian, dana tersebut disebut sudah tidak dapat ditemukan. Kondisi itu memunculkan tanda tanya besar di kalangan korban terkait pengelolaan keuangan perusahaan.

"Dua hari kemudian uangnya sudah tidak ada. Secara akal sehat itu nggak mungkin. Ada hal yang sangat salah yang sudah terjadi di manajemen Hanania," katanya.

Minta DPR Bantu Cari Solusi untuk Jamaah

Mewakili ribuan korban Hanania Travel, Uli berharap DPR RI dapat ikut mengawal penyelesaian kasus tersebut sekaligus mendorong upaya pengembalian hak-hak jamaah yang terdampak. Menurutnya, para korban pada dasarnya hanya ingin memperoleh kesempatan beribadah sebagaimana yang telah mereka rencanakan dan perjuangkan.

Ia juga menyoroti bahwa kasus serupa bukan kali pertama terjadi di Indonesia. Karena itu, ia berharap pengawasan terhadap penyelenggara perjalanan ibadah semakin diperkuat agar kejadian serupa tidak terus berulang dan menimbulkan korban baru di kemudian hari.

"Saya yakin Indonesia tidak kekurangan regulasi, kami tidak kekurangan regulator. Ini adalah masalah yang sudah terjadi dari sejak First Travel," kata Uli.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara