AS Tutup Misi di Gaza, Stabilitas Baru Disiapkan

Harianjogja.com, JAKARTA—Amerika Serikat dikabarkan akan menutup misinya di Jalur Gaza setelah dinilai gagal menjaga gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Informasi ini terungkap dalam laporan Reuters yang mengutip sejumlah sumber diplomatik terkait situasi terkini di wilayah tersebut.

Penutupan ini berkaitan dengan kinerja Civil-Military Coordination Center yang dinilai belum mampu memastikan keberlanjutan gencatan senjata sekaligus menjamin distribusi bantuan kemanusiaan tetap berjalan lancar di Gaza.

Sebagai pengganti, Amerika Serikat berencana membentuk misi keamanan internasional baru yang akan mengawasi kondisi di wilayah Palestina tersebut. Rencana ini mencakup pengerahan sekitar 40 tentara AS dalam Pasukan Stabilisasi Internasional, sebagaimana disampaikan para diplomat kepada Reuters.

Langkah ini merupakan bagian dari tindak lanjut resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada November 2025 yang mendukung proposal perdamaian yang diajukan oleh Donald Trump terkait konflik di Jalur Gaza.

Resolusi tersebut disetujui oleh 13 negara anggota, sementara Rusia dan China memilih abstain dalam pemungutan suara.

Dalam rencana tersebut, Amerika Serikat mendorong pembentukan pemerintahan internasional sementara di Gaza serta Dewan Perdamaian yang diketuai oleh Donald Trump. Selain itu, pasukan stabilisasi internasional akan ditempatkan dengan koordinasi bersama Israel dan Mesir.

Meski demikian, situasi di lapangan masih jauh dari stabil. Serangan militer Israel dilaporkan terus berlangsung, sementara kelompok Hamas tetap menolak untuk melucuti senjata. Kondisi ini menunjukkan tantangan besar dalam mewujudkan perdamaian berkelanjutan di Jalur Gaza di tengah upaya transisi menuju fase lanjutan rencana perdamaian tersebut.

Eskalasi konflik di Jalur Gaza antara militer Israel dan kelompok Hamas terus memicu kekhawatiran global seiring dengan meningkatnya jumlah korban jiwa serta krisis kemanusiaan yang semakin akut.

Ketegangan yang berakar pada sengketa wilayah, blokade berkepanjangan, dan perbedaan ideologi ini telah meluas menjadi pertempuran terbuka yang melibatkan serangan udara masif serta operasi darat di kawasan padat penduduk.

Di tengah tekanan internasional yang menuntut gencatan senjata segera, situasi di lapangan tetap mencekam dengan kerusakan infrastruktur sipil yang parah dan terhambatnya distribusi bantuan logistik bagi jutaan warga yang terjebak di zona perang.

Kondisi ini tidak hanya mengancam stabilitas keamanan di Timur Tengah, tetapi juga memicu polarisasi opini publik dunia terkait pemenuhan hak asasi manusia dan pencarian solusi perdamaian jangka panjang yang inklusif.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara