Korut Kecam Jepang soal Denuklirisasi, Ketegangan Meningkat

Harianjogja.com, JAKARTA—Ketegangan di kawasan Asia Timur kembali memanas setelah Korea Utara melontarkan kritik keras terhadap Jepang terkait seruan denuklirisasi Pyongyang dalam laporan kebijakan luar negeri terbaru Tokyo, Rabu 15 April 2026.

Melalui pernyataan yang dirilis oleh Institut Studi Jepang di bawah Kementerian Luar Negeri Korut dan dikutip Kantor Berita Pusat Korea, pemerintah Pyongyang menyebut sikap Jepang sebagai “anakronistis” sekaligus “provokasi serius” yang dinilai melanggar kedaulatan negara tersebut.

Menurut Korut, dokumen Buku Biru Diplomatik 2026 mencerminkan permusuhan mendalam Tokyo terhadap Pyongyang. Mereka juga menuding Jepang masih berupaya menyangkal status Korea Utara sebagai negara pemilik senjata nuklir.

Di sisi lain, Menteri Pertahanan Jepang, Shinjiro Koizumi, menegaskan bahwa percepatan pengembangan senjata oleh Korea Utara merupakan ancaman nyata yang semakin mendesak bagi keamanan nasional Jepang. Pernyataan itu disampaikan menyusul serangkaian uji coba senjata yang dilakukan Pyongyang dalam beberapa hari terakhir.

Koizumi mengungkapkan bahwa Korea Utara diduga telah menguji berbagai sistem persenjataan, termasuk rudal balistik yang dilengkapi hulu ledak bom tandan. Uji coba tersebut dilaporkan berlangsung selama tiga hari, mulai 6 hingga 8 April 2026.

“Kami menilai pengembangan nuklir dan rudal Korut, termasuk peluncuran terbaru, sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan Jepang serta komunitas internasional, dan itu sesuatu yang tidak dapat kami terima,” ujar Koizumi.

Lebih lanjut, Jepang menegaskan bahwa program nuklir dan rudal Korea Utara harus dihentikan sepenuhnya. Tokyo juga berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan Amerika Serikat, Korea Selatan, serta komunitas internasional guna memastikan implementasi resolusi Dewan Keamanan PBB yang melarang penggunaan teknologi rudal balistik oleh Pyongyang.

Sementara itu, militer Korea Selatan sebelumnya melaporkan telah mendeteksi sejumlah peluncuran rudal balistik dari Korea Utara ke arah Laut Jepang. Aktivitas tersebut semakin memperkuat kekhawatiran negara-negara di kawasan terhadap eskalasi militer yang berpotensi mengganggu stabilitas regional.

Menanggapi tekanan internasional, Korea Utara justru menyebut Jepang sebagai “negara bawahan” Amerika Serikat. Pyongyang menilai sikap Tokyo sebagai upaya putus asa untuk mempertahankan dominasi geopolitik di kawasan.

Di tengah memanasnya situasi, Koizumi juga menyinggung isu lain terkait pertahanan Jepang, termasuk kemungkinan kerja sama teknologi drone. Namun, ia menolak memberikan komentar rinci terkait protes Rusia atas keterlibatan perusahaan Jepang dalam pengembangan drone di Ukraina.

Ia menegaskan bahwa setiap keputusan pengadaan alutsista akan dilakukan melalui proses yang transparan dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional, efisiensi biaya, serta dinamika lingkungan keamanan global.

Ketegangan antara Korea Utara dan Jepang ini menunjukkan bahwa isu nuklir di Semenanjung Korea masih menjadi salah satu titik rawan dalam geopolitik internasional yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Semua pihak diharapkan menahan diri.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara