Perang AS-Iran, Pemerintah Minta Jemaah Umrah Tunda Keberangkatan

Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah Indonesia meminta jemaah umrah menunda keberangkatan ke Timur Tengah menyusul eskalasi konflik Iran yang meningkatkan risiko keamanan perjalanan internasional.

Langkah ini diambil sebagai upaya perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di tengah situasi geopolitik yang belum stabil.

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) telah mengirim surat resmi kepada Kementerian Haji dan Umrah terkait imbauan penundaan tersebut melalui dokumen bernomor 00519/PK/03/2026/68/11. Kebijakan antisipatif ini dipicu meningkatnya ketegangan kawasan Asia Barat akibat serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang kemudian direspons dengan serangan balasan di wilayah tersebut.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kemenlu, Andy Rachmianto, menegaskan penundaan keberangkatan jemaah umrah merupakan bagian dari mitigasi risiko keselamatan WNI yang bepergian ke luar negeri.

Kemenlu meminta Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah segera berkoordinasi dengan seluruh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) serta agen perjalanan guna memastikan perlindungan maksimal bagi masyarakat.

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak, turut mengonfirmasi imbauan pemerintah tersebut sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjamin keselamatan warga negara.

Ia menyarankan jemaah yang telah menjadwalkan keberangkatan dalam waktu dekat untuk menunda perjalanan hingga situasi keamanan lebih kondusif.

"Mempertimbangkan kondisi Timur Tengah yang tidak menentu dan eskalasinya semakin tinggi, kami mengimbau jemaah umrah yang akan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatannya," ujar Dahnil, Minggu, (1/3/2026).

Bagi jemaah yang saat ini telah berada di Arab Saudi, pemerintah mengimbau agar tetap tenang serta tidak terpengaruh informasi yang menimbulkan kepanikan.

Kementerian Haji dan Umrah memastikan koordinasi dengan otoritas Arab Saudi dan maskapai penerbangan terus dilakukan untuk menangani kemungkinan kendala kepulangan jemaah.

Dahnil menyatakan jemaah yang tertahan akan memperoleh fasilitas akomodasi yang layak di hotel hingga akses penerbangan kembali normal dan aman.

Terkait penyelenggaraan ibadah haji 1447 H atau tahun 2026 M, pemerintah menegaskan proses persiapan masih berjalan sesuai jadwal tanpa hambatan berarti.

Hingga saat ini belum terdapat dampak langsung terhadap tahapan haji yang sedang berlangsung, sehingga calon jemaah diminta tidak khawatir berlebihan.

Pemerintah juga mengingatkan masyarakat agar hanya merujuk informasi resmi melalui kanal pemerintah guna menghindari kesimpangsiuran berita di tengah dinamika konflik Iran dan situasi global yang belum stabil.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com