Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas Minta Daerah Tak Sekadar Jadi Objek Pembentukan Perda
GKR Hemas dan pakar hukum menyoroti disharmoni regulasi daerah serta pentingnya menyelaraskan perda dengan kebijakan nasional.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menghadiri acara Kolaborasi Kopdes Merah Putih dengan Program Keluarga Harapan di Desa Ranjeng, Serang, Banten, Selasa (24/2/2026). ANTARA/HO-Humas Kemendes PDT.
Harianjogja.com, JAKARTA— Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Yandri Susanto) mengusulkan agar pemerintah menghentikan sementara penerbitan izin pendirian minimarket baru. Langkah tersebut dinilai penting untuk melindungi dan menghidupkan unit usaha masyarakat desa serta memperkuat peran Koperasi Desa Merah Putih.
Yandri menjelaskan, usulan itu muncul dari banyaknya keluhan pedagang kecil di desa, khususnya pemilik toko kelontong, yang kesulitan bersaing dengan jaringan ritel modern yang terus berekspansi hingga ke wilayah pedesaan.
“Saya tidak pernah mengusulkan minimarket ditutup. Silakan tetap berjalan. Yang saya minta adalah penghentian izin baru. Jangan sampai minimarket terus masuk ke desa-desa dan akhirnya mematikan usaha rakyat,” ujar Yandri saat memberikan sambutan pada agenda Kolaborasi Kopdes Merah Putih dengan Program Keluarga Harapan di Desa Ranjeng, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Banten, Selasa.
Menurut Yandri, penguatan ekonomi desa sejalan dengan arah pembangunan nasional, khususnya visi Astacita ke-6 Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pembangunan dari tingkat paling bawah. Dalam konteks itu, Kopdes Merah Putih dinilai menjadi instrumen strategis untuk pemerataan ekonomi.
Ia menyebutkan, keuntungan Kopdes Merah Putih setidaknya sebesar 20 persen akan masuk sebagai Pendapatan Asli Desa (PAD) dan Sisa Hasil Usaha (SHU), yang selanjutnya dikelola kembali untuk kepentingan masyarakat desa.
“Desa dan kelurahan itu berada di garis depan pembangunan. Mereka berhadapan langsung dengan masyarakat, sehingga penguatan ekonomi di level ini sangat menentukan,” katanya.
Yandri menambahkan, keberadaan Kopdes Merah Putih menjadi alat yang efektif untuk memastikan distribusi manfaat ekonomi berjalan lebih adil dan merata.
“Dalam rangka pemerataan ekonomi, Koperasi Desa Merah Putih adalah alat yang jitu dan akurat untuk memastikan pemerataan itu benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mendorong seluruh elemen pemerintah dan masyarakat untuk bersinergi memanfaatkan peluang penguatan ekonomi desa. Selain meningkatkan kesejahteraan warga, langkah tersebut juga diharapkan mampu menekan laju urbanisasi serta mencegah berbagai dampak sosial yang menyertainya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
GKR Hemas dan pakar hukum menyoroti disharmoni regulasi daerah serta pentingnya menyelaraskan perda dengan kebijakan nasional.
Event akuatik renang 2026 ini tentunya saya berharap juga bisa mengungkit sektor ekonomi, prestasi, dan lain sebagainya karena ini adalah bagian daripada tujuan
Sebanyak 19 lurah Kulonprogo mengakhiri masa jabatan 3 Desember 2026. Sebanyak 17 PJ lurah dilantik sebelum Pilkades Februari 2027.
FBI mengungkap peretas Korea Utara mencuri Rp7,28 triliun dalam bentuk kripto menggunakan video deepfake dan rekayasa sosial.
Punya sedikit teman bukan kekurangan. Kenali empat kebiasaan yang bisa menghambat seseorang membangun pertemanan dan kedekatan sosial.
Pada Jumat (13/11/2026), Zuri Hotel Management membuka hotel ke-26 melalui acara trial opening The Premiere Batam yang berlokasi di Kota Batam.