Kasus Dugaan Keracunan MBG, Dinkes Bandarlampung Turun Tangan

Harianjogja.com, BANDARLAMPUNG — Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandarlampung mencatat ratusan siswa dari tiga sekolah di Kecamatan Kemiling diduga mengalami keracunan makanan setelah menyantap Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Dinkes Kota Bandarlampung, Muhtadi Arsyad Tumenggung, mengatakan laporan awal menyebutkan para siswa mengalami gejala diare usai mengonsumsi MBG pada Rabu (13/2/2026).

“Ada ratusan siswa dari tiga sekolah di Kecamatan Kemiling yang mengalami diare dan diduga terkait konsumsi MBG,” ujarnya saat dihubungi, Sabtu (14/2/2026).

Muhtadi merinci, kasus tersebut melibatkan SD Negeri 4 Sumberjo dengan 77 siswa terdampak, sembilan guru, serta satu orang tua. Sementara di SD Al Munawaroh, tercatat 64 siswa, 11 guru dan penjaga sekolah, serta satu orang tua turut mengalami keluhan serupa.

Selain itu, sebanyak 43 siswa SMP Negeri 14 Bandarlampung juga dilaporkan mengalami gejala diare di waktu yang hampir bersamaan.

“Untuk perawatan, lima orang harus menjalani perawatan di rumah sakit maupun klinik kesehatan. Mayoritas dari SD Al Munawaroh. Sementara di SDN 4 Sumberjo sebagian besar rawat jalan,” jelas Muhtadi.

Khusus di SMPN 14 Bandarlampung, sebanyak 37 siswa menjalani rawat jalan, sedangkan enam siswa dirawat di rumah sakit dan Puskesmas Kemiling.

Dinkes Bandarlampung telah meminta Puskesmas Kemiling dan Puskesmas Bringin Raya untuk terus memantau kondisi para siswa, guru, dan pihak lain yang terdampak.

“Kami ingin memastikan kondisi mereka terus membaik, terutama yang rawat jalan. Untuk yang rawat inap, sudah ditangani langsung oleh tenaga medis,” katanya.

Muhtadi menambahkan, ketiga sekolah tersebut menerima MBG dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sama di Kecamatan Kemiling. Saat ini, petugas telah mengambil sampel makanan dan air untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium.

“Belum bisa dipastikan penyebabnya apa. Bisa dari bahan makanan, proses pengolahan, atau faktor lain yang membuat makanan menjadi tidak layak konsumsi,” ujarnya.

Dinkes juga telah melakukan inspeksi langsung ke lokasi SPPG. Secara fisik, bangunan dinilai telah memenuhi kriteria. Namun demikian, SPPG tersebut belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

“Data kami menunjukkan SPPG ini belum memiliki SLHS. Masih ada beberapa catatan yang harus diperbaiki sehingga Dinkes belum memberikan rekomendasi penerbitan SLHS ke Dinas Perizinan,” tegas Muhtadi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara