Kejagung Periksa 3 Saksi dalam Kasus TPPU Febrie Adriansyah
Kejagung memeriksa tiga saksi dalam kasus dugaan TPPU Febrie Adriansyah, terdiri atas satu pihak swasta dan dua saksi perbankan.
Foto ilustrasi banjir bandang, dibuat menggunakan Artifical Intelligence - Freepik
Harianjogja.com, JAKARTA—Ancaman banjir berulang di Pulau Jawa mendorong pemerintah mematangkan pembentukan tim penanganan bencana banjir terpadu yang akan bekerja menyeluruh dari wilayah hulu hingga hilir, menyinergikan berbagai rencana lintas kementerian agar respons lebih efektif dan berkelanjutan.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan, proses pembentukan tim penanganan banjir Pulau Jawa telah memasuki tahap pematangan, menyusul sejumlah pertemuan awal yang dilakukan secara informal untuk menyatukan arah kebijakan antarinstansi.
Pernyataan tersebut disampaikan Prasetyo seusai menghadiri rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI pada Senin (26/1/2026), menjawab pertanyaan mengenai waktu resmi pembentukan tim penanganan banjir yang dinilai mendesak di tengah meningkatnya cuaca ekstrem.
“Secara informal pertemuan sudah. Minggu malam juga kami sudah ada pertemuan awal,” ujar Prasetyo.
Ia menjelaskan, langkah pemerintah bukan memulai dari nol, karena sejumlah kementerian dan lembaga sebenarnya telah memiliki rencana serta desain penanganan banjir yang selama ini disusun secara terpisah. Seluruh rancangan tersebut akan dihimpun dan diselaraskan agar upaya pengendalian banjir dapat berjalan terpadu.
“Di beberapa kementerian itu sudah ada rencana-rencana atau desain-desain untuk mencari penyelesaian secara terintegralistik dari hulu ke hilir,” kata Prasetyo.
Dalam kesempatan yang sama, Prasetyo juga menyampaikan duka cita atas terjadinya kembali bencana longsor di Saruah, Bandung Barat, yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Menurutnya, peristiwa tersebut menjadi pengingat serius bahwa dampak perubahan iklim dan cuaca ekstrem membutuhkan langkah antisipatif yang lebih sistematis.
Tim penanganan banjir Pulau Jawa yang sedang dipersiapkan tidak hanya akan berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mencakup penguatan edukasi kebencanaan kepada masyarakat, peningkatan sistem peringatan dini (early warning system), serta pengelolaan risiko bencana secara menyeluruh dari wilayah hulu hingga hilir.
Selain persoalan banjir dan longsor, Prasetyo menyoroti dampak langsung cuaca ekstrem terhadap infrastruktur transportasi, terutama jalur kereta api di Pulau Jawa yang kerap terganggu saat curah hujan tinggi.
“Ada 16 titik di utara Jawa jalur kereta api yang setiap curah hujan tinggi akan tergenang. Ini tentu mengganggu layanan masyarakat,” ujarnya.
Melalui pembentukan tim penanganan banjir Pulau Jawa yang terintegrasi, pemerintah berharap berbagai persoalan banjir, longsor, serta gangguan layanan publik akibat cuaca ekstrem dapat ditangani secara lebih terkoordinasi, efektif, dan berkelanjutan, meskipun hingga kini belum ada tokoh yang ditunjuk secara resmi untuk memimpin tim tersebut. “Belum ada, terima kasih,” kata Prasetyo Hadi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Kejagung memeriksa tiga saksi dalam kasus dugaan TPPU Febrie Adriansyah, terdiri atas satu pihak swasta dan dua saksi perbankan.
KY memastikan seleksi hakim agung dan hakim ad hoc MA 2026 transparan. Publik bisa memantau proses dan memberi informasi rekam jejak calon.
Jadwal KRL Jogja-Solo Rabu 12 Agustus 2026 tersedia 15 perjalanan. Kereta pertama berangkat 05.05 WIB, tarif tetap Rp8.000.
PSEL Piyungan ditargetkan groundbreaking Desember 2026. Proyek senilai Rp2,5 triliun-Rp3 triliun ini mulai dibangun Januari 2027.
Polisi menyiagakan puluhan personel setelah massa membakar sejumlah kantor pemerintah di Ilaga, Puncak, Papua Tengah.
Jadwal KRL Solo-Jogja Rabu 12 Agustus 2026 tersedia 12 perjalanan dari Palur ke Yogyakarta. Tarif tetap Rp8.000.