Kuota Impor Daging Sapi 2026 Dipangkas, Pengusaha Wanti-wanti PHK
Pemangkasan kuota impor daging sapi 2026 dikeluhkan pengusaha karena dinilai mengancam usaha, tenaga kerja, dan berpotensi memicu PHK.
Foto ilustrasi Koperasi Desa Merah Putih. / Foto dibuat menggunakan Artifical Intelligence ChatGPT
Harianjogja.com, JAKARTA —Koperasi berpeluang menjadi pemasok utama bahan baku untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) dengan dukungan pembiayaan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) hingga Rp200 miliar.
LPDB sendiri bertugas menyalurkan dan mengelola dana APBN untuk pembiayaan koperasi dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan.
Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan hingga saat ini sudah ada sekitar 1.000 koperasi yang terlibat dalam program MBG, termasuk menjadi pemasok kebutuhan bahan baku.
Berdasarkan hasil pertemuan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) pada Kamis (6/11/2025), Ferry menjelaskan pembiayaan dari dana LPDB akan difokuskan pada penguatan kapasitas produksi koperasi, seperti peternakan ayam petelur, ayam pedaging, hingga sapi perah.
Hal tersebut dilakukan agar koperasi mampu memenuhi suplai kebutuhan bahan baku untuk dapur MBG alias Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun, besaran pembiayaan bagi tiap koperasi akan bergantung pada kebutuhan dan proposal bisnis yang diajukan.
“Misalkan kalau kita mau bikin peternakan ayam petelur yang pakai otomatisasi, itu kan butuh pembiayaan yang lumayan besar, tapi kan hasilnya bagus. Itu pembiayaannya bisa dari LPDB, asal koperasi,” kata Ferry saat ditemui di Kantor Kemenkop, Jakarta, Kamis (6/11/2025).
Namun saat ditanya mengenai potensi nilai pembiayaan yang disiapkan LPDB, Ferry tidak menampik angkanya bisa mencapai ratusan miliar rupiah. “Bisa [hingga Rp200 miliar], tergantung kalau misalkan SPPG butuh berapa juta telur. Berarti ya butuh peternakan ayam telur yang kapasitasnya sekian banyak. Itu tergantung nilainya,” terangnya.
Terlebih, jelas dia, LPDB memiliki mandat utama untuk menyalurkan pembiayaan kepada koperasi yang memiliki potensi ekonomi berkelanjutan. Kemenkop saat ini tengah membentuk tim bersama Satgas program MBG untuk menghitung kebutuhan dan memastikan keberlanjutan rantai suplai bahan baku.
Sebelumnya, Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang mengatakan kucuran dana ratusan miliar rupiah dari Kemenkop lewat LPDB ini diberikan kepada koperasi-koperasi produksi yang akan bekerjasama dengan SPPG.
BGN berharap, penguatan koperasi-koperasi produksi melalui kucuran dana bergulir itu akan menambah pasokan bahan pangan di pasar. Sebab, dengan pasokan bahan pangan yang optimal, maka kebutuhan masyarakat maupun kebutuhan program MBG dapat terpenuhi.
Nanik mengatakan untuk memenuhi kebutuhan pisang bagi setiap SPPG dengan 3.000 penerima manfaat maka diperlukan lahan 1,5 hektare.
“Coba bayangkan, betapa program ini akan menggerakkan ekonomi masyarakat bawah yang terhimpun dalam koperasi. Itu belum kebutuhan lain seperti sayuran, telur ayam, daging ayam, dan sebagainya,” pungkas Nanik dalam keterangan tertulis, Kamis (6/11/2025).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Pemangkasan kuota impor daging sapi 2026 dikeluhkan pengusaha karena dinilai mengancam usaha, tenaga kerja, dan berpotensi memicu PHK.
Lima WNI ditahan Israel saat misi kemanusiaan ke Gaza. Pemerintah RI mendesak pembebasan dan perlindungan.
UMKM di RTP Bulak Tabak Kulonprogo mengeluh sepi pembeli saat musim haji 2026, dampak ekonomi dari embarkasi belum terasa.
Polda DIY lakukan asistensi kasus Shinta Komala di Sleman. Dua perkara diusut, polisi pastikan penanganan sesuai SOP.
DPRD DIY memastikan tidak ada pemberhentian guru non-ASN. Penugasan diperpanjang hingga 2026, kesejahteraan tetap dijaga.
Jumlah menara telekomunikasi di Bantul capai 300 unit. Diskominfo sebut minat investasi mulai menurun seiring kebutuhan yang tercukupi.