Prabowo Siapkan Dana Rp100 Miliar untuk Tiap Provinsi, Kabupaten Rp20 Miliar
Prabowo menyiapkan tambahan anggaran Rp20 miliar untuk kabupaten/kota dan Rp100 miliar bagi provinsi dari efisiensi belanja pemerintah.
Undang-Undang - Foto ilustrasi Freepik
Harianjogja.com, JAKARTA—Dewan Pengurus Pusat (DPP) Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) dihapus dalam Undang-Undang tentang Kepariwisataan pengganti UU No.10/2009 tentang Kepariwisataan.
Ketua Umum GIPI, Hariyadi Sukamdani menyatakan UU tersebut disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada 2 Oktober 2025.
"Kami merasa sangat kecewa sekali dengan proses di DPR, khususnya Komisi VIII ya yang menghilangkan GIPI dari Undang - Undang Pariwisata," katanya dalam Konferensi Pers, Minggu (12/10/2025).
Pasalnya, selama proses perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) berlangsung anggota DPR sama sekali tidak menyampaikan adanya niatan untuk menghapus keberadaan GIPI.
Hariyadi menyebut, dalam mekanisme pembentukan regulasi anyar tersebut, kala itu DPR RI hanya mengungkap rencana untuk mengubah nama GIPI menjadi Gabungan Asosiasi Pariwisata Indonesia.
"Itu [Selama proses membentuk RUU] enggak ada cerita mau menghilangkan GIPI. Yang ada dulu memang diusulkan namanya diubah jadi Gabungan Asosiasi Pariwisata Indonesia. Yang mana menurut kami ya enggak ada masalah sebanyak substansinya itu sama," ujarnya.
Hariyadi menjelaskan Asosiasi Pariwisata yang sejak tahun 2012 telah membentuk GIPI sebagai Induk Organisasi sebagai amanah dari UU No. 10/2009 tentang Kepariwisataan dan GIPI sudah banyak berkontribusi terhadap pembangunan dan pengembangan Kepariwisataan Indonesia melalui berbagai kegiatan dan program yang dilakukan bersama-sama pemerintah.
Atas hal itu, DPP GIPI berpandangan bahwa penetapan Undang-Undang tentang Kepariwisataan pengganti Undang-Undang No.10/2009 tentang Kepariwisataan pada tanggal 2 Oktober 2025 menimbulkan keprihatinan dan sejarah kelam bagi industri pariwisata Indonesia.
"Rumah besar asosiasi di sektor pariwisata yang selama ini dimanfaatkan untuk kolaborasi antar pelaku usaha pariwisata secara nasional guna membangun serta mengembangkan pariwisata tiba-tiba hilang dalam Undang-Undang tentang Kepariwisataan yang ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 2025," katanya.
Untuk diketahui sebelumnya, DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas UU No.10/2009 tentang Kepariwisataan (RUU Pariwisata) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang berlangsung hari ini, Kamis (2/10/2025).
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat paripurna ke-6 masa persidangan I tahun sidang 2025-2026 ini, yang salah satu agendanya menentukan keputusan parlemen atas RUU Kepariwisataan.
"Apakah Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Ketiga atas UU No.10/2009 tentang Kepariwisataan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" kata Dasco dalam rapat paripurna.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Prabowo menyiapkan tambahan anggaran Rp20 miliar untuk kabupaten/kota dan Rp100 miliar bagi provinsi dari efisiensi belanja pemerintah.
Alex Marquez kembali balapan di MotoGP Portugal 2026 setelah absen karena operasi. Ia siap menjalani dua seri terakhir bersama Gresini.
Alex Marquez kembali balapan di MotoGP Portugal 2026 setelah absen karena operasi. Ia siap menjalani dua seri terakhir bersama Gresini.
Persib menjamu Shan United di Shopee Cup 2026/2027. Igor Tolic mewaspadai kekuatan fisik, bola mati, dan serangan langsung tim Myanmar.
Borneo FC bermain imbang 0-0 melawan Manila Digger pada babak pertama Grup A ASEAN Club Championship 2026 di Stadion Segiri.
Jisoo BLACKPINK hadir di Jakarta 28 November 2026. Simak lokasi pop-up, syarat lucky draw, dan cara mendapatkan tiket Meet & Click.