Akreditasi SPPG Perlu Dilakukan untuk Cegah Keracunan

Harianjogja.com, JAKARTA -Akreditasi dan verifikasi dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya kasus keracunan. Hal itu disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto.

“Jangan mudah mengizinkan SPPG yang belum sesuai standar untuk beroperasi agar penerima manfaat tidak dirugikan," kata Edy kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

Baca juga: DPRD Cianjur inisiatif undang seluruh pihak antisipasi keracunan MBG

Menurutnya, pembangunan SPPG tidak cukup hanya berfokus target jumlah dapur. Akan tetapi, pembangunan SPPG juga harus memperhatikan kualitas dan keamanan. Ia menyarankan akreditasi dan verifikasi itu dapat dilakukan oleh lembaga independen di luar Badan Gizi Nasional (BGN).

Lebih lanjut, Edy menjelaskan sebagian besar pembangunan dapur MBG diserahkan kepada yayasan masyarakat yang memiliki keterbatasan modal, sehingga dapur yang dibangun belum sesuai standar.

Ia juga mengusulkan pemberian pinjaman lunak untuk membantu yayasan mendirikan SPPG yang sesuai ketentuan.

“Pembenahan dari hulu ini penting, karena membangun SPPG bukan hanya mendirikan bangunan saja. Dengan adanya standar, harapannya dapat mengurangi adanya cemaran yang masuk dalam makanan,” ujarnya.

BACA JUGA: JPPI Sebut 5.360 Siswa Keracunan MBG hingga September 2025

Selain BGN, Edy juga meminta BPOM dan Dinas Kesehatan daerah memperkuat pengawasan dan melakukan monitoring secara rutin.

“Keselamatan penerima manfaat MBG jauh lebih penting daripada sekadar mengejar target pembangunan dapur atau angka serapan anggaran,” ujar Edy.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional menyatakan saat ini terdapat 8.018 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk melayani Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah beroperasi di seluruh Indonesia, dengan anggaran terserap sebesar Rp15,7 triliun.

"Hari ini tercatat ada 8.018 SPPG yang sudah beroperasi. Ini bertambah kurang lebih 565 dibandingkan tanggal 8 September minggu lalu, dan sudah mencakup 38 provinsi di 509 kabupaten, serta 7.022 kecamatan," kata Kepala BGN Dadan Hindayana dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Senin (15/9).

Dadan mengemukakan SPPG menjadi instrumen penting penyerapan anggaran, karena setiap SPPG dapat menyerap anggaran sekitar Rp900 juta hingga Rp1 miliar per bulan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara