Kerusuhan Nepal, Kemenlu Pantau WNI

Newswire Rabu, 10 September 2025 21:47 WIB

Aksi protes terhadap pemerintah di Nepal yang menyebabkan sejumlah orang tewas menjadi sorotan dunia pekan ini. Kerusuhan tersebut merupakan buntut dari aksi protes ribuan anak muda mayoritas Gen-Z karena pemerintah yang korup dan pemblokiran media sosial. - Reuters.Bisnis.

Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) memantau kondisi Warga Negara Indonesia (WNI) di Nepal seiring kerusuhan yang sempat melanda negara tersebut, namun situasi terkini dilaporkan mulai kondusif.

"Mudah-mudahan kondisi semakin membaik," kata Direktur Perlindungan WNI Kemenlu Judha Nugraha di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu.

Ia menjelaskan bandara internasional di Nepal telah dibuka kembali dan komunikasi dengan para WNI terus dilakukan secara intensif.

Judha mengemukakan terdapat 57 WNI yang menetap di Nepal dan 43 lainnya merupakan delegasi yang menghadiri sejumlah pertemuan dan konferensi.

"Berdasarkan komunikasi terakhir, tak ada korban, namun kami terus melakukan langkah-langkah kontinjensi," ujarnya.

Terkait kemungkinan evakuasi, Judha menyebut akan dilakukan jika kondisi di lapangan mengharuskan.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menegaskan koordinasi dengan pemerintah pusat terus dilakukan untuk memastikan keselamatan seluruh WNI, termasuk kemungkinan adanya warga asal Jatim.

“Kami masih menunggu informasi tentunya, apakah ada dari WNI tersebut merupakan warga Jawa Timur. Tapi semua terkoordinasi di Kementerian Luar Negeri,” katanya.

Ia menambahkan para WNI yang hadir di Nepal bukan tenaga kerja migran asal Jatim yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat, melainkan peserta kegiatan konferensi.

Sebelumnya, Nepal dilanda unjuk rasa besar yang dipimpin generasi muda memprotes pemblokiran media sosial dan meluas menjadi aksi antikorupsi.

Kerusuhan menyebabkan istri mantan Perdana Menteri Nepal, Rajyalaxmi Chitrakar, tewas. Pemerintahan sipil runtuh setelah militer mengambil alih kekuasaan menyusul pengunduran diri PM KP Sharma Oli dan Presiden Ram Chandra Poudel.