Pimpinan DPR Minta MKD Segera Proses Penonaktifan Ahmad Sahroni Dkk

Harianjogja.com, JAKARTA—  Pimpinan DPR RI meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI untuk berkoordinasi dengan partai politik terkait untuk memproses Anggota DPR RI yang dinonaktifkan.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan saat ini mahkamah kehormatan partai masing-masing juga sudah memproses dan memeriksa Anggota DPR RI yang sudah dinonaktifkan tersebut. "Pimpinan DPR sudah minta MKD untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai masing-masing terkait proses sesuai dengan kebutuhan yang ada," kata Dasco dikutip Sabtu (6/9/2025).

BACA JUGA: Meski Tunjangan Dipangkas, Anggota DPR Tetap Terima Dana Pensiun

Adapun wakil rakyat yang dinonaktifkan yakni Adies Kadir dari Golkar, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari NasDem, serta Eko Patrio dan Uya Kuya dari PAN.

Untuk itu, dia pun akan menunggu terlebih dahulu hasil sidang etik yang akan dilakukan terhadap lima Anggota DPR RI tersebut. Menurut dia, mekanisme koordinasi antara MKD dengan partai politik juga sudah diatur dalam peraturan yang ada.

"Kemarin tindakan preventif yang dilakukan adalah penonaktifan sambil kemudian diproses di mahkamah partai," katanya.

Di sisi lain, dia menegaskan bahwa Pimpinan DPR RI dengan fraksi-fraksi partai politik telah menyepakati agar Anggota DPR RI nonaktif itu tak lagi menerima gaji, tunjangan, serta fasilitas lainnya.

Menurut dia, pemberhentian gaji dan tunjangan itu dilakukan untuk menjawab "17+8 Tuntutan Rakyat" yang disampaikan oleh berbagai kalangan masyarakat. Dia pun menjamin bahwa DPR RI akan lebih transparan dan melakukan evaluasi.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara