UU Perampasan Aset Disahkan, Ini 7 Poin Penting yang Perlu Diketahui

Newswire
Newswire Jum'at, 20 November 2026 11:47 WIB
UU Perampasan Aset Disahkan, Ini 7 Poin Penting yang Perlu Diketahui

Ketua DPR Puan Maharani (keempat kiri) menerima dokumen laporan akhir RUU Perampasan Aset dari Ketua Komisi III Habiburokhman saat Rapat Paripurna DPR ke-13 di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (19/11/2026)./Bisnis-Arief Hermawan P\r\n\r\n

Harianjogja.com, JOGJA—Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun 2026–2027, Kamis (19/11/2026).

Sidang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani, didampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati. Rapat tersebut dihadiri 254 anggota dari delapan fraksi.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan urgensi pengesahan aturan tersebut tidak terlepas dari proses penyusunan yang telah berlangsung selama 18 tahun hingga akhirnya rampung pada November 2026, sejak pertama kali dibahas pada September 2026.

Pengesahan itu juga lebih cepat dari target yang sebelumnya dijanjikan, yakni 15 Desember 2026.

Dalam proses pembahasan, Komisi III DPR RI telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) sebanyak 87 kali bersama para ahli, pakar, serta kelompok masyarakat.

Habiburokhman mengatakan UU Perampasan Aset membawa perubahan paradigma dalam penegakan hukum. Jika sebelumnya penghukuman lebih berfokus pada pemenjaraan pelaku, aturan baru tersebut juga menekankan pemulihan kerugian negara dan korban.

"Kondisi saat ini bahwa, tujuan penghukuman sebelumnya hanya adalah pemenjaraan pelaku pidana. Baru hanya bergantung pada putusan pidana final, fragmentasi pengelolaan, dan korupsinya konvensional. Sementara paradigma dalam Undang-Undang Perampasan Aset bukan hanya pemenjaraan pelaku pidana tapi pemulihan kerugian negara dan kerugian korban," kata Habiburokhman, Kamis (19/11/2026).

Berikut tujuh poin penting dalam UU Perampasan Aset yang perlu diketahui.

1. Perampasan Aset Menyasar Sejumlah Tindak Pidana Lainnya

Meski nomenklatur UU Perampasan Aset menyebut tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, penerapannya tetap memiliki batasan. Selain korupsi, Pasal 4 ayat (3) mengatur sejumlah tindak pidana lain yang dapat menjadi sasaran perampasan aset.

Jenis tindak pidana tersebut meliputi:

  • Tindak pidana narkotika dan psikotropika.

  • Tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme.

  • Tindak pidana penyelundupan manusia.

  • Tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.

  • Tindak pidana perdagangan orang.

  • Tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Secara khusus, perampasan aset juga menyasar tindak pidana yang merugikan perekonomian negara. Contohnya judi online, investasi bodong, hingga penipuan perjalanan umrah dan haji.

Habiburokhman menyebut selama ini pelaku tindak pidana tersebut bisa saja hanya menjalani hukuman penjara, sedangkan pengembalian kerugian kepada korban belum maksimal.

"Hambatannya kemarin ketika pelaku tertangkap, pelakunya pasang badan. Dia rela masuk penjara tapi dia sudah mengumpulkan uang triliunan rupiah dan uangnya tidak kembali ke masyarakat, tidak kembali ke korban. Dengan undang-undang ini kita atur agar kerugian masyarakat bisa segera dikembalikan ke masyarakat lewat putusan pengadilan," jelas Habiburokhman.

2. Dua Badan Baru Akan Dibentuk Presiden Prabowo

UU Perampasan Aset mengatur pembentukan dua lembaga baru, yakni Badan Pengelolaan Perampasan Aset dan Badan Pengawasan Perampasan Aset. Ketentuan mengenai kedua badan tersebut tercantum dalam Pasal 53 dan Pasal 61.

Dua badan independen itu ditunjuk langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Menurut Habiburokhman, keberadaan badan pengawasan diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (APH) dalam menjalankan ketentuan undang-undang tersebut.

"Kita sudah perkuat protokol pengawasannya sehingga undang-undang ini sulit sekali untuk disalahgunakan. Kita ada pengawas independen, kita bentuk satu pengawas independen yang ditunjuk oleh presiden dan disetujui oleh DPR," ucapnya.

3. Aset Bisa Dirampas Tanpa Putusan Pidana

UU Perampasan Aset juga membuka kemungkinan perampasan aset tanpa didahului putusan pidana. Namun, mekanisme tersebut hanya dapat diterapkan apabila memenuhi sejumlah kriteria yang telah ditentukan.

Pasal 6 ayat (1) menjelaskan perampasan aset tanpa putusan pidana dapat dilakukan terhadap aset milik tersangka atau terdakwa yang meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, pelakunya tidak diketahui, atau keberadaannya tidak diketahui.

Selain kondisi tersebut, terdapat batas nilai aset yang dapat dikenai mekanisme perampasan tanpa putusan pidana.

Pasal 6 ayat (2) mengatur bahwa nilai aset paling sedikit harus mencapai Rp1 miliar. Sementara itu, Pasal 6 ayat (3) menyebut perubahan nilai minimum tersebut akan diatur melalui Peraturan Pemerintah.

4. Illicit Enrichment Tidak Diatur dalam UU Perampasan Aset

Salah satu ketentuan yang tidak dimasukkan dalam UU Perampasan Aset adalah illicit enrichment. Istilah tersebut merujuk pada kondisi ketika kekayaan pejabat publik tidak sesuai dengan sumber penghasilan sahnya.

Habiburokhman mengatakan ketentuan mengenai illicit enrichment tidak dimasukkan karena dinilai bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM).

"Ternyata di Amerika Serikat hal tersebut tidak dikenal, tidak diterapkan illicit enrichment karena dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia. Di Inggris juga tidak diterapkan. Ada di sebuah negara kalau, enggak salah Jerman, bahkan digagalkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait illicit enrichment," katanya.

5. Pihak yang Beriktikad Baik Mendapat Perlindungan Hukum

UU Perampasan Aset juga mengatur perlindungan bagi pihak yang memberikan informasi dengan iktikad baik.

Dalam Pasal 15 disebutkan setiap orang, instansi pemerintah, atau instansi terkait lainnya yang memberikan informasi dengan iktikad baik tidak dapat digugat secara perdata, tata usaha negara, maupun dituntut secara pidana.

Ketentuan tersebut menjadi bagian dari pengaturan mengenai pemberian informasi dalam proses pelaksanaan undang-undang.

6. UU Berlaku 12 Bulan Setelah Diundangkan

Meskipun telah disahkan dalam rapat paripurna pada 19 November 2026, UU Perampasan Aset tidak langsung berlaku dan dilaksanakan.

Pasal 74 mengatur undang-undang tersebut mulai berlaku dan dilaksanakan setelah 12 bulan sejak diundangkan. Pemberlakuannya juga menunggu terbentuknya badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (1).

Dengan demikian, pembentukan dua badan baru menjadi salah satu tahapan penting sebelum ketentuan dalam UU Perampasan Aset dapat dijalankan.

7. Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana Tidak Menghapus Pertanggungjawaban Pelaku

Poin terakhir berkaitan dengan hubungan antara perampasan aset tanpa putusan pidana dan proses pertanggungjawaban pidana pelaku.

Pasal 7 menjelaskan bahwa perampasan aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku.

Artinya, mekanisme perampasan aset tersebut tidak serta-merta menggugurkan proses hukum pidana terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana.

Fokus pada Pemulihan Kerugian Negara dan Korban

Pengesahan UU Perampasan Aset menandai perubahan pendekatan dalam penanganan hasil tindak pidana. Aturan ini tidak hanya mengatur upaya merampas aset dalam kondisi tertentu, tetapi juga menempatkan pemulihan kerugian negara dan korban sebagai bagian penting dari penegakan hukum.

Meski demikian, pelaksanaannya masih menunggu masa pemberlakuan 12 bulan setelah diundangkan serta pembentukan dua badan baru. Ketentuan mengenai batas nilai aset, pengawasan independen, dan perlindungan pihak yang beriktikad baik juga menjadi bagian penting dalam penerapan aturan tersebut.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com

Share

Yudhi Kusdiyanto
Yudhi Kusdiyanto Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online