Aturan Dana Cadangan Pesangon Dinilai Berisiko Tekan Industri Tekstil
AGTI mengingatkan kewajiban dana cadangan pesangon dalam UU No. 27/2026 berpotensi memengaruhi daya saing industri tekstil dan garmen.
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid saat melakukan kunjungan kerja ke Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat (11/7/2025). ANTARA/Muhammad Zulfikar/aa.
Harianjogja.com, JAKARTA– Pemerintah terutama Kementerian Sosial (Kemensos) diminta bersikap tegas dengan mengganti penerima bantuan sosial (bansos) yang terbukti menyalahgunakan bantuan itu untuk keperluan judi online atau judol.
"Kalau sudah diingatkan tapi tidak berubah juga maka penerima bantuan tadi diganti saja dengan orang yang lebih berhak," kata Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid di Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat (11/7/2025)
BACA JUGA: Temuan Rekening Penerima Bansos untuk Judol, Ini yang Dilakukan Dinsos Sleman
Hal tersebut disampaikan Hidayat Nur Wahid yang turut menyoroti temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait 571.410 nomor induk kependudukan (NIK), yang terdaftar sebagai penerima bansos, terlibat menjadi pemain judol sepanjang tahun 2024.
Merujuk data PPATK Total deposit judi online dari 571.410 NIK penerima bantuan sosial selama 2024 mencapai Rp957 miliar dengan 7,5 juta kali transaksi. Temuan ini menjadi evaluasi besar terhadap penerima bansos yang secara jelas menyalahgunakan bantuan.
Seiring dengan temuan itu, PPATK telah diajak kerja sama oleh Kementerian Sosial untuk memastikan bantuan sosial tersalurkan secara efektif dan tepat sasaran sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Hasil analisis rekening penerima bansos dari PPATK akan digunakan sebagai pedoman untuk memastikan tepat sasaran, di tengah banyaknya rekening penerima bantuan yang disinyalir dormant atau tidak melakukan transaksi apapun, kecuali menerima transfer.
Menurut Hidayat yang juga anggota Komisi VII yang bermitra dengan Kementerian Sosial, pemerintah harus tegas kepada penerima bansos yang secara jelas menyalahgunakan bantuan negara. Sehingga pengalihan bantuan dinilai sebuah solusi tepat terhadap pelaku judol.
Komisi VIII bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf sebelumnya juga sudah bertemu dan membahas temuan PPATK dan bersepakat melakukan koreksi serius terhadap penerima bansos yang menyalahgunakan bantuan pemerintah.
"Jadi intinya kalau mereka tidak bisa diperbaiki dan menjadi pecandu judol tentu artinya bansos ini tidak berguna sehingga perlu ada sanksi yang lebih tegas," kata Hidayat Nur Wahid.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
AGTI mengingatkan kewajiban dana cadangan pesangon dalam UU No. 27/2026 berpotensi memengaruhi daya saing industri tekstil dan garmen.
Polri mengungkap TPPU dari judi online dan memblokir 322 rekening dengan total aset sekitar Rp28 miliar. Simak modus sindikatnya.
APBD Kulonprogo hanya mampu membiayai satu lokasi Spamdes per tahun. Perluasan layanan 2027 mengandalkan Danais DIY dengan sasaran ratusan sambungan rumah.
MPR mengubah jadwal sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wapres pengganti Gibran dari 2 menjadi 9 Desember 2026.
ESDM menyebut rencana cadangan minyak bersama ASEAN masih dibahas. Indonesia dan Thailand disebut masuk rencana fasilitas penyimpanan mulai 2027.
Pemkot Jogja mendeteksi aktivitas malware dan ribuan insiden intrusi pada Oktober 2026. Diskominfosan memperkuat patroli keamanan siber.