Kemensos Sebut 66 Sekolah Rakyat Siap Berdiri Tahun Ini

Harianjogja.com, SEMARANG—Saat ini setidaknya sudah ada 66 sekolah rakyat yang siap dibangun di berbagai daerah di Indonesia pada tahun ini. Hal ini diutarakan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono.

"Sekolah rakyat, kita punya 53 yang sudah siap. Ini sudah ada tambahan 12. Kemarin, kami ke Indramayu ada satu lagi. Jadi, 53+13 berarti 66 (sekolah rakyat) yang bisa dimulai tahun ini," katanya, di Semarang, Kamis (8/5/2025).

Ia mengatakan bahwa sumber daya manusia (SDM), yakni tenaga pengajarnya sudah disiapkan beserta dengan kurikulum yang diatur oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Namun, kata dia, para guru nantinya akan diambil atau berasal dari daerah yang menjadi lokasi sekolah rakyat, misalnya di Kota Semarang maka gurunya harus dari Kota Semarang dan sekitarnya.

"Sumber daya pengajarnya, kurikulum yang mengatur Kemendikdasmen. Tetapi, yang diambil adalah guru-guru di mana sekolah itu berada ya. Gurunya harus berasal dari sekitar situ," katanya.

Karena itu, kata dia, Kemendikdasmen nantinya akan bekerja sama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk penyediaan guru sekolah rakyat.

Mengenai status guru, ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto menginginkan guru sekolah rakyat berstatus aparatur sipil negara (ASN), namun akan dilihat kondisinya di masing-masing daerah.

BACA JUGA: Pembangunan Jalan Alternatif Sleman-Gunungkidul Segmen B Segera Dimulai, Pagu Rp73 Miliar

"Presiden mintanya gurunya (sekolah rakyat) ASN, tapi kami lihat apakah kalau ASN ada? Kami lihat nanti karena yang tahu adalah pemerintah daerah. Kalau untuk kepala sekolah sudah aman, sudah beres," katanya.

Menurut dia, sekolah rakyat memang diperuntukkan bagi masyarakat dari kalangan tidak mampu, terutama yang berada di Desil 1 dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Untuk murid juga sedang kami 'assessment'. Besok saya juga akan ke Solo dan Jogja untuk mengecek profil calon murid di sekolah rakyat itu. Ini diutamakan untuk siswa yang miskin," katanya.

Ia mengatakan bahwa Presiden menginginkan setidaknya setiap daerah memiliki minimal satu sekolah rakyat yang berkapasitas 1.000 siswa, mulai jenjang SD, SMP, hingga SMA.

Seluruh kebutuhan siswa akan ditanggung oleh negara, seperti seragam, alat sekolah, makan, dan tempat tinggal, kata dia, mengingat sekolah rakyat menerapkan sistem asrama.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara