Lewat Film BNNP DIY Sebut Bahaya Narkoba Bertransformasi Jadi Permen
film berdurasi 1 jam 38 menit tersebut memberikan gambaran visual mengenai dampak penyalahgunaan narkoba sekaligus upaya pencegahannya.
Beri Kemudahan Akses untuk Warga Miskin, Pemprov Jateng Garap Sekolah Kemitraan dengan Swasta pada SPMB 2025./Istimewa
SEMARANG—Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bakal merealisasikan programmer sekolah kemitraan dengan SMA dan SMK swasta pada Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025-2026.
Program sekolah kemitraan ini untuk memberi kemudahan akses pendidikan bagi anak lulusan SMP/ sederajat dengan kondisi khusus.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jateng, Uswatun Hasanah menuturkan, kondisi khusus yang dimaksud antara lain berasal dari keluarga miskin, disabilitas, atau anak panti asuhan. Melalui program kemitraan, mereka dapat bersekolah di sekolah swasta dengan dibiayai oleh APBD Provinsi Jateng.
“Nah [biaya Pendidikan] anak-anak ini gratis. Kemudian harus mendapat perlakuan yang sama dengan siswa yang lain di sekolah itu. Tidak dipungut iuran apapun, karena sudah dibiayai APBD,” kata dia usai menyampaikan paparan mengenai SPMB 2025, kepada Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, di kantor Gubernur Jateng, pada Selasa, 6 Mei 2025.
Rencananya, sebanyak 56 SMA dan 83 SMK swasta di 35 kabupaten/kota digandeng dalam program sekolah kemitraan. Pemprov Jateng menargetkan mendapatkan 5.000 murid dengan kondisi khusus bisa memanfaatkan program tersebut.
Lebih lanjut, Uswatun menerangkan, pihaknya menerapkan sejumlah syarat untuk instansi pendidikan swasta yang mengikuti program sekolah kemitraan. Antara lain, minimal terakreditasi B, sarana dan prasarana pembelajarannya memadai, memiliki rasio ketercukupan guru dan tenaga kependidikan, serta tidak melaksanakan SPMB secara mandiri khusus kuota daya tampung program kemitraan.
Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi menyambut positif program sekolah kemitraan yang dirancang Disdikbud Jateng. Sebab, faktanya memang ada daerah yang lokasi sekolahnya jauh dari jangkauan semua warga.
“Magelang itu sekolahnya cukup, tapi keterjangkauannya belum. Padahal Itu banyak siswa-siswi miskin. Jadi ada daerah yang kuota sekolahnya ada, tapi tak memenuhi jangkauannya terhadap anak-anak di pedesaan untuk mendapat sekolah,” bebernya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
film berdurasi 1 jam 38 menit tersebut memberikan gambaran visual mengenai dampak penyalahgunaan narkoba sekaligus upaya pencegahannya.
Pieter Huistra menyebut pemain asing PSS Sleman masih beradaptasi. PSS juga membuka peluang merekrut pemain lokal dan menyiapkan uji coba.
MA mengoreksi perhitungan kerugian negara kasus korupsi timah. Dari Rp300 triliun, kerugian keuangan negara ditetapkan Rp28,9 triliun.
Pemkab Temanggung mendukung wacana guru PPPK menjadi ASN pusat. Beban APBD daerah berpotensi berkurang sekitar Rp150,5 miliar.
DPRD Bantul mengkaji usulan perubahan Perbup BUMKalma setelah pengelola menyoroti kebutuhan operasional dan penguatan kelembagaan.
Perpres ojol masih difinalisasi Komdigi. Pemerintah menguji formula bagi hasil yang adil bagi pengemudi dan menjaga bisnis platform ride-hailing.