Kasus Suap Rejang Lebong Merembet ke Bengkulu, KPK Sita Rp4 Miliar
Kasus suap Rejang Lebong berkembang ke Kota Bengkulu. KPK menemukan uang tunai Rp4 miliar saat menggeledah rumah pejabat Pemkot Bengkulu.
Ilustrasi ekspor dan impor. - Freepik
Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah Indonesia mengirimkan tim delegasi dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomoian Airlangga Hartarto ke Amerika Serikat (AS) pada 16-23 April 2025 untuk negosiasi soal tarif timbal balik (resiprokal).
Tim yang diutus oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut terdiri dari sejumlah menteri dan kepala lembaga. Hari ini, Menteri Luar Negeri RI Sugiono berangkat ke Washington DC untuk mempersiapkan proses negosiasi. Besok, Menko Airlangga Hartarto serta Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu juga akan menyusul ke AS.
“Pada tanggal 16-23 [April] nanti beberapa menteri yang ditugaskan oleh Bapak Presiden, dan juga [yang] hadir di sini Ketua OJK [Mahendra Siregar]. Sehingga kami akan bertemu dengan USTR [United States Trade Representatives)], dengan Secretary of Commerce, dengan Secretary of State, dan Secretary of Treasury,” kata Airlangga, Senin (14/4/2025).
BACA JUGA: Pemuda AS Bunuh Orangtua dan Rencanakan Pembunuhan Terhadap Donald Trump
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati beserta Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono juga akan bertolak ke AS untuk bernegosiasi tarif. Sri Mulyani dikabarkan bakal menghadiri Spring Meeting IMF-World Bank di Washington DC.
Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengirimkan tim negosiasi sebagai respons terhadap penerapan tarif 32 persen yang dikenakan oleh Pemerintahan Donald Trump. Dalam lawatannya nanti, delegasi Indonesia telah mempersiapkan sejumlah paket negosiasi yang akan dibawa dalam perundingan.
Pertama, Indonesia bakal mengajukan revitalisasi perjanjian kerja sama perdagangan dan investasi atau Trade & Investment Framework Agreement (TIFA).
Kedua, Pemerintah akan memberikan proposal deregulasi Non-Tariff Measures (NTMs) melalui relaksasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di sektor teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian, evaluasi terkait pelarangan dan pembatasan barang-barang ekspor maupun impor AS. Solusi ketiga yang coba dibawa Indonesia yaitu meningkatkan impor dan investasi dari AS lewat pembelian migas.
Kemudian keempat, Pemerintah menyiapkan insentif fiskal dan non-fiskal melalui beberapa strategi seperti penurunan bea masuk, PPh impor, atau PPN impor untuk mendorong impor dari AS serta menjaga daya saing ekspor ke AS. Airlangga menyampaikan bahwa Indonesia menjadi negara pertama yang diundang Presiden AS Donald Trump untuk membahas negosiasi kebijakan tarif impor.
"Indonesia adalah salah satu negara yang mendapat kesempatan pertama untuk diundang ke Washington," katanya.
Ia memastikan sejumlah menteri yang berangkat ke AS tersebut siap melakukan negosiasi kebijakan tarif bersama utusan Presiden Donald Trump. Selain itu, tim negosiasi ini juga akan membahas rencana perluasan investasi antar kedua negara.
"Dan juga terkait dengan investasi dan juga secara resiprokal apa yang Indonesia minta di dalam kerja sama. Beyond perdagangan militer, investment dan juga di sektor keuangan," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Kasus suap Rejang Lebong berkembang ke Kota Bengkulu. KPK menemukan uang tunai Rp4 miliar saat menggeledah rumah pejabat Pemkot Bengkulu.
Koperasi Merah Putih di DIY berkembang sesuai kebutuhan warga, mulai dari distribusi pupuk hingga pemasok sembako dan UMKM.
Munja menargetkan ekspor kendaraan pemadam kebakaran mulai 2027 setelah menguasai 35% pasar domestik dan membidik pangsa pasar 70%.
DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta melantik pengurus Baguna periode 2025-2030 sekaligus menggelar simulasi penyelamatan korban bencana di Sungai Gajahwong.
Sebanyak 22 mahasiswa dari 17 negara belajar pengelolaan sampah perkotaan secara langsung di Kelurahan Terban dan Baciro, Kota Jogja.
Geopark Ijen akan menjalani revalidasi UNESCO pada 3-7 Agustus 2026 untuk mempertahankan status green card yang diraih sejak 2023.